Kemendikbudristek Ungkap Masih Banyak Daerah Enggan Angkat Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah

Mataram (NTBSatu) – Kemendikbudristek melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengungkapkan, permasalahan mengenai guru penggerak masih banyak terjadi di tingkat daerah. Salah satunya, terkait pemerintah daerah yang enggan memberikan kesempatan guru penggerak diangkat sebagai kepala sekolah.

Berita Terkini:

• Sekda NTB: Orang Luar yang Luar Biasa?
• Kejagung Pamerkan Tumpukan Uang Rp11,4 Triliun, Siap Masuk Kas Negara
• Kawasan Wisata Tibu Ijo Lombok Barat Ditutup Total Usai Telan Korban Jiwa
• Polemik Sekda Impor Mencuat Usai Abul Chair Dilantik, Pemprov NTB: Kita Berikan Kesempatan

Padahal pengangkatan guru penggerak sebagai kepala sekolah maupun pengawas telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 tahun 2021. Dalam aturan tersebut, Kemendikbudristek meminta pemerintah daerah memprioritaskan guru penggerak untuk diangkat.

IKLAN

“Meskipun sudah ada aturannya, tetapi masih ada beberapa kepala daerah atau dinas pendidikan yang masih belum mengangkat para guru penggerak ini sebagai kepala sekolah atau pengawas. Alasannya karena ingin melihat kiprah mereka sebelumnya,” ujar Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dikutip dari tekno.tempo.co, Senin, 23 Oktober 2023.