Dua Kepala OPD Pemprov NTB Lepas Jabatannya

Mataram (NTBSatu) - Dua pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, yakni Kepala Dinas Pertanian (Distanbun) NTB, Muhammad Taufieq Hidayat dan Kepala Badan Riset dan Teknologi Daerah (Brida) NTB, Amry Rakhman, dikabarkan melepas jabatannya. Keinginan Taufieq melepas atau mundur dari jabatannya itu karena alasan keluarga. Bahkan sebelumnya ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Agustus lalu. Baca Juga : Saldi Isra Sebut Ada Hakim yang Bernafsu Putuskan Perkara Syarat Capres-Cawapres Namun keinginannya itu tak kunjung mendapat persetujuan Gubernur NTB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sementara itu, Amry Rakhman dikabarkan melepas jabatannya sebagai Kepala Brida NTB dan memilih menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) NTB, Fathurrahman menyampaikan, terkait pejabat yang ingin mundur tersebut masih dalam tahap evaluasi. Baca Juga : Pj Wali Kota Bima Bentuk UPTD Baru untuk Atasi Krisis Air Bersih Adapun beberapa indikator yang menjadi bahan evaluasinya, seperti capaian kinerja, kompentensi, fakta intrgritas, target-target pencapaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akselerasi percepatan target ke depan. "Evaluasi itu kan di sana lengkap ya, ada fakta integritasnya, capaian kinerjanya, ada kompetensinya yang dijadikan sebagai variabel untuk menentukan seseorang apakah layak atau tidak," kata Fathurrahman, Selasa, 17 Oktober 2023. Baca Juga : Saldi Isra Sebut Ada Hakim yang Bernafsu Putuskan Perkara Syarat Capres-Cawapres Disinggung soal mundurnya dua pejabat tersebut ada kaitannya dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur NTB periode 2018 - 2023, Dr. H. Zulkieflimansyah, dengan tegas Fathurrahman membantah hal itu. "Sekarang ini kan Pj Gubernur memiliki hak prerogatif sebagai seorang Gubernur. Jadi sekarang dia yang mengendalikan Pemprov NTB. Itu yang perlu di pahami," tegasnya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan, Taufieq tidak jadi mengundurkan diri. Ia dialihkan ke jabatan fungsional. Baca Juga : Pj Wali Kota Bima Bentuk UPTD Baru untuk Atasi Krisis Air Bersih ”Tidak jadi mengundurkan diri. Dia mau ke fungsional setelah meminta pertimbangan,” kata Nasir. Taufieq memilih menjadi fungsional bidang arsiparis atau perencana. Namun untuk posisi perencana ini membutuhkan waktu lebih panjang untuk diproses. Baca Juga : Saldi Isra Sebut Ada Hakim yang Bernafsu Putuskan Perkara Syarat Capres-Cawapres Sehingga ia memilih untuk beralih ke arsiparis. Proses pengajuan sudah dilakukan melalui aplikasi. Pengajuan dikirim ke Arsip Nasional, yang diperkirakan akan ada konfirmasi sepekan kemudian. ”Dia sudah membuat permohonan diajukan ke Pj Gubernur dan saya tinggal menunggu disposisi. Terkait dengan penempatan setelah menjadi fungsional, akan ditentukan Pemprov melalui BKD NTB," ungkapnya. Pejabat fungsional arsiparis, lanjut Nasir, tidak hanya bisa masuk ke dalam Dinas Arsip dan Perpustakaan, tapi bisa juga ke OPD lain yang membutuhkan tenaga arsiparis. Baca Juga : Pj Wali Kota Bima Bentuk UPTD Baru untuk Atasi Krisis Air Bersih Hal yang sama juga terjadi pada Amry Rakhman, selaku Kepala Brida NTB. Nasir mengatakan, Amry bukan mengundurkan diri. Melainkan hanya alih status dari pejabat struktural di Pemprov NTB menjadi dosen di Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Baca Juga : Saldi Isra Sebut Ada Hakim yang Bernafsu Putuskan Perkara Syarat Capres-Cawapres SK dosen Amry pun sudah keluar dari Kemendikbud Ristek pada 1 Oktober lalu dan sudah mulai aktif menjadi dosen sejak 9 Oktober kemarin. "Alih status tersebut bukan dilakukan tiba-tiba. Amry telah merencanakannya sejak setahun lalu. Kemudian mengajukan peralihan statusnya di tiga bulan lalu," terang Nasir.(MYM) Baca Juga : Pj Wali Kota Bima Bentuk UPTD Baru untuk Atasi Krisis Air Bersih