Pengapalan Ratusan Metrik Ton Hasil Tambang PT AMG Secara Ilegal Disetujui Kepala Syahbandar

Mataram (NTBSatu) - Sidang perkara korupsi pasir besi Lombok Timur terus berlanjut di PN Tipikor Mataram. Kali ini giliran perwira jaga Unit Pelabuhan Kelas III Kayangan, Faisal Cahyadi memberi kesaksian di hadapan majelis hakim. Persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Isrin Surya Kurniasih, terungkap Syahbandar Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk PT AMG. Baca Juga : 7 Sikap Muhammadiyah soal Perang Palestina-Israel: Minta Pemerintah Proaktif, Ajak Umat Islam Salat Gaib SPB itu digunakan untuk proses pengapalan 249 ribu metrik ton hasil tambang PT AMG tahun 2021-2022. Diakui Faisal, dirinya pernah menandatangani SPB tersebut atas perintah tersangka Sentot Ismudiyanto Kuncoro. Sentot menjabat Kepala Syahbandar Unit Pelabuhan Kayangan Kelas III. Baca Juga : Konsolidasi Berlanjut, PDIP Instruksi Kader Menangkan Ganjar Pranowo dan Rebut Kursi Pimpinan DPRD Dompu Faisal yang merupakan perwira jaga mewakili syahbandar dalam penerbitan SPB. "Tanpa SPB, kapal itu tidak boleh berlayar," katanya di hadapan Majelis Hakim, Kamis, 12 Oktober 2023. Sebelum meminta persetujuan Syahbandar, sambung Faisal, dia berkewajiban mengecek seluruh persyaratan pengajuan SPB. Antara lain, mesti ada bukti pembayaran PNBP dari PT AMG. Kemudian, laporan hasil verifikasi (LHV) dari Sucofindo. Baca Juga : 7 Sikap Muhammadiyah soal Perang Palestina-Israel: Minta Pemerintah Proaktif, Ajak Umat Islam Salat Gaib "Itu sesuai Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar," katanya. Namun yang mengajukan syarat bukan PT AMG. Tapi, keagenan kapal PT Fitra Muara Kayangan. Pengangkutan periode 2021-2022, tidak ada bukti pembayaran PNBP dari PT AMG. Bukti pembayaran itu diganti dengan surat pernyataan dengan persetujuan Kepala Dinas ESDM NTB. Faisal mengaku, pertama menerbitkan SPB PT AMG pada 9 Februari 2021. Saat itu, dia menemukan kejanggalan. "Kejanggalan itu yang kemudian saya koordinasikan dengan pimpinan (Sentot)," ucapnya. Faisal sempat bertanya ke PT Fitra Muara Kayangan. Jawabannya, PNBP belum bisa terbayar karena terkendala di sistem online. Faisal kemudian berkoordinasi dengan atasannya. Baca Juga : Konsolidasi Berlanjut, PDIP Instruksi Kader Menangkan Ganjar Pranowo dan Rebut Kursi Pimpinan DPRD Dompu "Hasilnya kepala kantor (Sentot) bilang lanjutkan," katanya. Berangkat dari arahan itu, dia menerbitkan SPB perusahaan yang beraktivitas di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya tersebut. "Begitu penerbitan SPB selanjutnya. Tidak koordinasi. Langsung diterbitkan," akunya. Sementara JPU yang diwakili Hasan Basri, membacakan keterangan Faisal dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Isinya, data pada tahun 2021, total tonase yang diangkut dari Kayangan itu 122.710,099 metrik ton. Baca Juga : 7 Sikap Muhammadiyah soal Perang Palestina-Israel: Minta Pemerintah Proaktif, Ajak Umat Islam Salat Gaib Sedangkan pada tahun selanjutnya atau 2022, ada 126.951,422 metrik ton. Mendengar itu, Faisal mengaku sesuai apa yang dibaca jaksa penuntut. "Iya, benar," katanya singkat. Syahbandar juga tercatat menerbitkan 64 SPB untuk pengangkutan material pasir besi PT AMG dalam waktu dua tahun. 32 SPB untuk 2021 dan 32 untuk periode 2022. (KHN) Baca Juga : Konsolidasi Berlanjut, PDIP Instruksi Kader Menangkan Ganjar Pranowo dan Rebut Kursi Pimpinan DPRD Dompu