Kemudian, perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.
Menanggapi itu semua, Sambirang mengatakan, terkait dengan kebijakan mutasi di masa Zul Rohmi, menurutnya, setiap pemimpin punya konsep dan pertimbangan yang berbeda-beda, sesuai dengan sikon dan kebutuhan organisasi pada masanya.
“Setahu saya, tidak ada aturan yang membatasi berapa kali kepala daerah boleh melakukan mutasi dalam satu periode,” tegasnya.
Kritik Rachmat juga soal penurunan kemiskinan yang melambat di masa Zul Rohmi, dibandingkan dengan kepemimpinan TGB sebelumnya.
Berita Terkini:
- Izin Jalan Ribuan Sapi Bima Belum Keluar, Peternak Desak Gubernur NTB Segera Carikan Solusi
- Ibunda Bimbim Meninggal Dunia, Ini Lagu Haru Slank yang Terinspirasi Olehnya
- Profil Bunda Iffet Ibu Bimbim, Sosok Penting Penyelamat Slank dari Keterpurukan
- Ratusan Peserta Ikuti Rally Rumble 2025, Ajang Tenis Terbesar di Mataram
Menurut politisi PKS itu, penurunan yang melambat itu dipengaruhi oleh banyak variabel.
“Kita tahu di masa Zul Rohmi terjadi Covid-19 dan kenaikan harga BBM yang tidak beriringan dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
“Sempat terjadi juga PPKM yang berdampak terhadap mobilitas ekonomi. Banyak karyawan dirumahkan bahkan di PHK. Di sisi lain kenaikan BBM menyeret inflasi harga-harga lainnya,” paparnya.
Akan tetapi, ia melihat walaupun banyak tantangan di masa kepemimpinan Zul Rohmi, pertumbuhan ekonomi NTB masih relatif bagus.
