Daerah NTB

Izin Jalan Ribuan Sapi Bima Belum Keluar, Peternak Desak Gubernur NTB Segera Carikan Solusi

Mataram (NTBSatu) – Sekitar 3.000-an ekor sapi dari Bima yang hendak dikirim ke Jawa untuk kebutuhan IdulAdha, belum bisa jalan karena terkandal izin.

Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima, Furqan Sangiang menjelaskan, secara keseluruhan, jumlah sapi dari Bima yang akan dikirim ke Jawa sekitar 8.700 ekor.

Sebagian besarnya sudah terkirim, kemudian sekitar 25 tronton dengan masing-masing tronton berisikan 22 sampai 25 ekor sapi masih antre di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat.

“Sisanya sekitar 3.000-an ekor masih belum keluar izin jalannya dan posisinya sekarang berada di Bima,” jelas Furqan, Minggu, 27 April 2025.

Hasil koordinasi dengan Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa alasan belum dikeluarkannya izin jalan untuk ribuan sapi tersebut, demi mengantisipasi padatnya antrean di Pelabuhan Gili Mas.

IKLAN

Namun, kata Furqan, pihak Disnakeswan Pemprov NTB sudah berjanji akan mengeluarkan izin jalan ini secara bertahap. Tujuannya, meminimalisir antrean Panjang di Pelabuhan.

“Tadi Kepala Disnakeswan NTB sudah menyampaikan hari senin ini akan direkomendasikan. Termasuk untuk yang lewat Pelabuhan Gili Mas,” ujarnya.

Di satu sisi, pihak peternak juga mengapresiasi inisiatif Pemprov NTB mencari solusi mengurai antrean yang terjadi. Yaitu dengan melakukan komunikasi dengan Gubernur Bali, agar memberi izin lalu lintas lewat Bali. Sehingga, pintu penyebarangan dibagi menjadi dua. Satu melalui Pelabuhan Gili Mas untuk menuju Surabaya. Kedua melalui Pelabuhan Lembar menuju Bali.

Namun menjadi catatan, khusus penyebarangan melalui Pelabuhan Lembar dibatasi hanya sampai tanggal 30 April 2025. Karena memang tujuannya hanya sebagai alternatif sementara. Sebab, Bali masuk daerah zona hijau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit hewan lainnya

“Tapi karena kemarin statusnya emergency maka diambil keputusan penyebrangan lewat Lembar menuju Bali, tapi cuman sampai tanggal 30 saja,” bebernya.

Furqan menjelaskan, salah satu dampak apabila izin jalan ini belum keluar, maka pemilik ternak akan menambah biaya perpanjangan ekspedisi. Sebab, para peternak sudah memesan tronton untuk mengirim sapi-sapi tersebut.

“Jadi udah ada 10 tronton yang sudah dipesan. Supirnya juga marah-marah dan minta tambahan biaya karena keberangkatannya ditunda,” jelas Furqan.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Hewan Indonesia (Gapehani) Bima Mujiburrahman SH., mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar segera mencari solusi terkait tata kelola pendistribusian sapi keluar NTB. Seperti penambahan armada kapal dan sebagainya.

“Kalau kemudian ini tidak dilakukan maka saya khawatir ke depan akan terjadi lagi hal seperti ini. Bayangkan cuman satu kapal yang melayani sekitar 200-300 tronton. Apa itu tidak terjadi penumpukan,” tanya Mujiburrahman.

Furqan menilai, proses pendistribusian sapi dari Kabupaten Bima dan Dompu hingga tahun keempat ini belum ada perubahan dan masih merugikan masyarakat. Sebab, risiko sapi mati dan risiko lainnya ditanggung sendiri oleh masyarakat. Ini menandakan pemerintah belum sepenuhnya turun tangan dalam proses ini.

“Proses pengurusan izin pengiriman sapi ini begitu ribet. Sepertinya pemerintah kita tidak serius ingin mencari solusi agar proses pengiriman dapat berjalan sesuai estimasi, ” ucapnya.

Tahun ini tercatat sudah16 ekor sapi mati dalam proses pengiriman. Hal ini disebabkan akibat antrean yang terlalu lama.

“Kami ingin membantu masyarakat khususnya pengusaha sapi dari Bima, agar meminimalisir risiko kerugian. Bayangkan saja jika diharuskan Rp15 juta saja per ekor maka saat ini masyarakat sudah merugi hingga Rp240 juta,” tuturnya.

Belum lagi pungutan lain selama perjalanan seperti upah kebersihan di kapal per satu truk tronton Rp200 ribu. “Ini tentu sangat memberatkan. Namun itu tidak masalah jika pengiriman ini bisa lancar sampai tujuan,“ tegasnya.

Untuk itu, lanjut Mujiburrahman, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah NTB, untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan persoalan yang sama dari tahun ke tahun ini.

“Kalau bukan pemerintah yang bisa menyelesaikan siapa lagi, “ ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, mengatakan pihaknya belum mengeluarkan izin pengiriman dari Pulau Sumbawa. Itu demi mengantisipasi padatnya antrean di Gili Mas.

Ia menyebut, saat ini tinggal 636 ekor Sapi yang belum terkirim dari NTB ke Pulau Jawa. Termasuk 20 truk yang sedang mengantre di Gili Mas.

“Yang 20 truk itu akan habis terkirim pada hari Minggu, sehingga rekom sisanya akan kita terbitkan pada Senin,” jawab Riadi.

Meski begitu, Riadi menyebut pihaknya tetap bersedia mengeluarkan rekom lebih cepat bagi ekspedisi yang siap melakukan pengiriman via Pelabuhan Lembar-Padang Bai, Bali. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button