Mataram (NTBSatu) – Harapan Kota Mataram untuk menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, kemungkinan besar batal terwujud dalam waktu dekat.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini sulit terealisasi di Mataram karena terganjal lahan.
Usulan Pemerintah Kota Mataram untuk menjadikan SMPN 18 sebagai Sekolah Rakyat, tertolak karena tidak memenuhi persyaratan lahan.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, lahan menjadi kendala utama yang membuat Kota Mataram tidak dapat memenuhi penetapan standar pemerintah pusat.
“Ya, kita sudah usulkan kemarin, tapi (Pemerintah pusat) menolak usulan kita,” ujar Mohan, Jumat, 4 Juli 2025.
Penjelasan Mohan, ketentuan pemerintah pusat mengharuskan ketersediaan lahan kosong minimal 5 hingga 10 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sementara Kota Mataram tidak memiliki lahan seluas itu.
“Jangankan lima hektar, satu hektar dua hektar saja susah. Kami sudah menawarkan opsi yang bisa kami lakukan untuk bertransisi dengan program itu, tapi tetap tidak bisa,” lanjutnya.
Di tengah keterbatasan lahan, Pemkot Mataram kini masih berupaya mencari solusi atau alternatif kebijakan agar tetap bisa mengambil bagian dalam program nasional tersebut.
Sulit Terwujud
Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengonfirmasi bahwa usulan Kota Mataram telah sampai ke Pemerintah Provinsi NTB.
Namun Pemprov tidak melanjutkan ke tingkat Kementerian karena tidak memenuhi syarat utama.
“Pada saat Rakor, kita sempat tanyakan apakah bisa pemisahan ruang belajar dan asrama, ternyata tidak boleh. Harus berada di satu lokasi yang luasnya 5 hingga 10 hektar,” ungkap Samsul.
Ia mengungkapkan, tidak hanya Mataram, beberapa kota/kabupaten lain di NTB juga terancam tidak bisa membangun Sekolah Rakyat karena terkendala syarat serupa.
“Mungkin tidak semua daerah bisa punya. Sampai sekarang, baru Lombok Timur dan Lombok Utara yang sudah memenuhi dan memulai pembangunan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari astacita Presiden Prabowo, menargetkan penyediaan pendidikan dan tempat tinggal layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Awalnya, pembangunan Sekolah Rakyat di Mataram targetnya mulai tahun ajaran baru 2025. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persyaratan teknis, khususnya soal lahan, menjadi penghalang utama.
Pemkot Mataram pun berharap ada fleksibilitas kebijakan dari pemerintah pusat atau opsi lain agar kota-kota dengan keterbatasan lahan seperti Mataram tetap bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif dan berpihak pada masyarakat miskin melalui program serupa.
“Dulunya ditargetkan tahun ajaran baru ini sudah mulai, ternyata belum bisa,” tandas Samsul. (*)
