Mataram (NTBSatu) – Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Bima, Tiswan Suryaningrat membeberkan mekanisme Pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB dalam Musyawarah Daerah (Musda), yang dijadwalkan akhir Juni 2025.
Tiswan memastikan, proses pemilihan akan berjalan dengan sistem voting tertutup oleh 15 pemilik suara sah.
“Per DPD II itu satu voter. Di NTB ada 10 DPD II. Kemudian, DPD I dihitung satu, DPP satu, dewan penesehat satu, organisasi pendiri satu, dan organisasi yang didirikan partai juga satu. Jadi totalnya 15 voter,” jelas Tiswan, Senin, 16 Juni 2025.
Ia menegaskan, syarat minimal bagi bakal calon Ketua DPD I Golkar NTB adalah memperoleh dukungan dari sedikitnya 30 persen pemilik suara.
Pemenangnya ditentukan dari jumlah suara terbanyak, namun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Calon pemenang adalah yang disetujui oleh DPP. Hak veto DPP tetap berlaku,” tegas Tiswan.
Ia menyebut, hingga kini belum terlihat kecenderungan DPP Golkar memberikan restu kepada salah satu kandidat. Bahkan, dua nama yang paling banyak disebut, yakni Mohan Roliskana dan Dinda, dinilai belum melakukan manuver signifikan.
Terkait isu yang menyebutkan adanya dukungan kuat kepada Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri alias Dinda, terutama dari DPD II di Pulau Sumbawa, Tiswan menepis spekulasi tersebut.
Ia menyatakan, secara administratif dan berdasarkan surat dukungan resmi, semua DPD II masih solid mendukung Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana.
“Kalau soal dukungan sebenarnya di Pak Mohan. Surat dukungan yang dikirim masih berlaku dan semua DPD II masih ke Pak Mohan,” ujar Tiswan.
Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan jika Dinda melakukan pendekatan politik ke DPP. Menurutnya, melobi ke tingkat pusat merupakan hak semua kader partai.
“Kalau isu yang beredar Bu Dinda melobi ke DPP, ya semua kader bebas melobi. Itu sah-sah saja,” imbuhnya.
Keputusan Akhir di DPP
Tiswan juga menilai, dinamika menjelang Musda adalah hal wajar dalam tubuh partai. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPP, termasuk jika terjadi skenario aklamasi.
“Meski satu calon menangkan dukungan semua DPD, keputusan kemenangan akhir tetap DPP. Kalau DPP putuskan satu calon untuk aklamasi, ya jadi barang itu,” ujarnya.
Mengenai jadwal pelaksanaan Musda Golkar NTB, Tiswan mengonfirmasi adanya penundaan dari jadwal semula karena menunggu kepastian kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Kabarnya Musda pada akhir bulan ini, tapi belum ada tanggal resmi dari panitia,” tutupnya.
Pada kesimpulannya, dengan mekanisme yang ketat dan hak veto di tangan DPP, arah politik Golkar NTB jelang Musda 2025 masih penuh teka-teki. (*)
