Dewan Tanggapi Keluhan Anggaran KPU dan Bawaslu, Sebut APBD Sedang tak Baik baik Saja

Ia mengatakan, anggaran Pilkada seharusnya selalu didasari pada kelayakan penyelenggaraan dalam menentukan besaran nominal yang akan disepakati bersama, dalam hal ini pihak KPU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Penyelenggaraan pemilu ini kan harus layak, karena semua punya segmen-segmen yang harus dibiayai, tiba-tiba penyelenggaranya tidak mampu dibiayai, bagaimana ?,” jelasnya seusai Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD NTB Senin, 2 Oktober 2023

“Kita berharap, ini bukan soal apakah Pemprov mampu atau tidak tapi soal kelayakan pilgub yang kami tawarkan,” sambungnya.

Kemudian, ia pun mengeluh jika anggaran Pilkada NTB tidak sesuai dengan harapan dari KPU. Bukan tanpa alasan ia melihat, beberapa pembiayaan saat ini yang mengalami kenaikan.

Baca Juga : 65 Unit Kapal dan 35 Unit Pesawat Disiapkan untuk Penonton MotoGP 2023

“Karena kan sekarang ini banyak kenaikan harga sudah berapa, kenaikan honor penyelenggara juga naik, jumlah penyelenggara juga berkembang, terus alat sosialisasinya tidak ada dan kurang biayanya, ini harus kita hitung juga,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia mengaku, dari perhitungan KPU, anggaran yang dinilai akan layak bagi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan kebutuhan setiap item-item pembiayaan yakni pada angka Rp166 miliar.

Ia pun turut menanggapi, usulan TAPD terkait besaran anggaran Pilkada sebesar Rp125 miliar yang selisihnya Rp46 miliar dengan permintaan KPU NTB, menurutnya, jika angka itu dipaksakan, maka dikhawatirkan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang dapat terganggu.

“Kemarin kan kita sudah diajak tapi belum ketemu simpulnya, karena memang kita juga punya perhitungan yang berbeda, pemerintah juga mungkin punya perhitungan yang terlalu hemat,” tandasnya. (ADH)

Baca Juga : Anak Oknum Kapolsek di Dompu Diduga jadi Bandar Sabu