Lahan Kurang dari 10 Are, Puluhan Koperasi Merah Putih di Mataram Tunggu Regulasi Pusat
Mataram (NTBSatu) – Puluhan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Mataram belum berjalan optimal karena keterbatasan lahan.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram, Jimmy Nelwan mengatakan, sebanyak 50 Koperasi Merah Putih telah mengantongi akta pendirian dari Kementerian Hukum.
Namun, dari jumlah tersebut, 49 KMP masih terkendala lahan karena luas lokasi yang tersedia berada di bawah ketentuan.
“Sebagian besar KMP memiliki lahan kurang dari 10 are. Sehingga, kami masih menunggu arahan dan regulasi dari pusat,” kata Jimmy, Senin, 15 Desember 2025.
Pemkot Mataram hanya menyiapkan satu lokasi yang memenuhi seluruh persyaratan, yakni Koperasi Merah Putih Kelurahan Ampenan Utara. Lokasi ini berdiri di atas lahan seluas 10 are yang berstatus aset milik Pemkot Mataram.
Dalam program nasional, TNI bersama PT Agrinas Nusantara Palma akan membangun 137 gerai Koperasi Merah Putih di NTB, salah satunya di Ampenan Utara.
Setiap gerai memiliki luas bangunan minimal 20×30 meter di atas lahan 10 are. Anggaran pembangunannya Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per gerai.
“Pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan, Januari 2026 ini selesai,” ujar Jimmy.
Ia menjelaskan, bangunan Koperasi Merah Putih Ampenan Utara, Kota Mataram akan difungsikan sebagai kantor dan gudang. Dalam pengelolaan usaha, koperasi ini akan menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk mengatur jenis serta distribusi produk sesuai kebutuhan masyarakat.
Usulkan Tiga Koperasi Merah Putih
Sebelumnya, Pemkot Mataram mengusulkan tiga koperasi merah putih sebagai proyek percontohan. Pemerintah Pusat merealisasikan dua lokasi, yakni Koperasi Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang dan Koperasi Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan.
Sementara itu, Pemkot menilai Koperasi Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, belum layak karena lokasi tidak representatif. “Pemkot juga memproyeksikan pembangunan KMP Dasan Cermen mulai tahun 2026,” ungkap Jimmy.
Sebagai langkah persiapan, Pemkot Mataram telah melatih pengurus koperasi dan memberikan pendampingan.
“Kami mendorong pengurus KMP untuk berinovasi dan mengembangkan produk usaha yang sesuai kebutuhan masyarakat agar perputaran ekonomi di tingkat kelurahan terus berjalan,” tambah Jimmy. (*)
