“Apalagi peserta pemilu, kami harapkan memakai media sosial sebagai sarana mencerdaskan masyarakat, bukan malah pembodohan atau memberikan informasi yang tidak tepat,” tegasnya.
Maka dari itu, Diskominfo Kota Mataram mengambil langkah dengan selalu memberikan informasi yang valid melalui jejaring atau media resmi pemerintah. Selain itu juga Diskominfo bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Kota Mataram untuk terus memberikan imbauan kepada peserta Pemilu 2024 dan masyarakat.
Baca Juga : Pemprov NTB Siapkan Shuttle Bus Gratis untuk Penonton MotoGP
“Dengan mengawasi informasi yang beredar di media sosial, khususnya berita yang menyangkut isu politik. Regulasi yang ada sesuai dengan kewenangan Bawaslu yaitu, bisa mendapatkan sanksi kepada pihak yang menyebarluaskan informasi tidak benar,” imbau Nyoman.
Nyoman juga mengatakan sejauh ini tidak ada laporan yang sampai ke ranah hukum walaupun trennya banyak.
“Masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan kita akan tetap lakukan pengawasan,” pungkasnya. (WIL)
Baca Juga : Penanganan Prostitusi dan Asusila di Kota Mataram Dinilai Masih Setengah Hati
