Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto, melarang para kepala daerah di wilayah Papua bepergian ke luar negeri.
Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota fokus mempercepat pembangunan di Papua, terutama melalui pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) secara tepat dan bertanggung jawab.
Instruksi tersebut Prabowo sampaikan saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam arahannya, Prabowo lebih dulu menanyakan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pencairan anggaran percepatan pembangunan otsus Papua tahun 2025. Purbaya memastikan, dana tersebut telah cair.
“Yang jelas dana otonomi khusus yang tahun ini belum dicairkan ya menteri keuangan?,” tanya Prabowo.
“Dana otonomi khusus tahun itu sudah dicairkan Rp12,69 triliun,” jawab Purbaya.
Prabowo kemudian menanyakan, pagu anggaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk tahun 2026. Menurut Purbaya, pemerintah telah menetapkan anggaran meski mengalami penurunan menjadi Rp10 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan anggaran masih berpeluang bertambah melalui kebijakan efisiensi. Namun demikian, ia mengingatkan agar pemanfaatan dana otsus secara maksimal untuk mendukung percepatan pembangunan, bukan untuk kepentingan lain.
Ia secara tegas melarang penggunaan dana otsus untuk pembiayaan perjalanan luar negeri kepala daerah. “Saya minta benar-benar para gubernur dan bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus. Bisa?,” ujar Prabowo.
“Bisa!,” jawab para kepala daerah secara serempak.
Prabowo menegaskan, penggunaan anggaran otsus harus secara tepat sasaran dan terukur. Ia juga mengingatkan, pengawasan pengelolaan dana tersebut akan secara ketat, tidak hanya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga oleh masyarakat.
“Sekarang ini rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gadget (gawai, red). Nanti menteri dalam negeri yang awasi,” tambah Prabowo. (*)
