Mataram (NTB Satu) – Pemerintah berhak memutus perjanjian kontrak dengan pihak investor yang membiarkan lahan operasional “menganggur”.
Guru besar hukum bisnis Universitas Mataram (Unram), Prof. Zainal Asikin mengatakan, pemerintah memiliki wewenang memutus perjanjian kontrak dengan para investor.
Sebelumnya, kata Prof Zainal, ada perusahaan yang ingin membangun hotel di Gili Tangkong. Dalam perjanjian kontrak, dia diwajibkan membayar Rp500 juta per tahun.
Berita Terkini:
- Hamdan Kasim Serahkan ke DPP terkait Perebutan Kursi Ketua DPRD NTB 2024-2029
- Buka Gerakan Aksi Bergizi di SMPN 2 Labuhan Badas, Haji Mo Soroti Penyakit Anemia dan Stunting
- Dikritik Gagal, Program Beasiswa NTB Bang Zul Justru Dipuji Asisten Profesor UK
- Pemkot Mataram Canangkan Bangun Bank Sampah Induk Senilai Rp800 Juta
Namun, pada tahun berikutnya perusahaan tersebut hanya mampu membayar pajak. “Di tahun kedua, diputus kontraknya,” kata Prof Zainal Asikin, Jumat, 22 September 2023.
Dengan memutus perjanjian tersebut, sambungnya, akan menyelamatkan pemerintah dari potensi kerugian.
“Karena yang namanya nilai aset itu berkembang cepat. Jadi, pemerintah harus cepat juga ambil sikap dengan memutus kontrak dan membuka kompetisi baru,” bebernya.
