Apabila sanksi teguran tidak diindahkan, kata Yahya, ada prosedur pemberian sanksi lain. “Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan. Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya,” katanya.
Yahya mengungkapkan pihaknya sempat menegur berebapa pengurus di tingkat daerah beberapa waktu lalu karena mengadakan deklarasi calon presiden di kantor Nahdlatul Ulama. Dia menegaskan tidak boleh fasilitas NU digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Berita Terkini:
- Korban Jiwa Banjir dan Longsor Sumatra Tembus 1.016 Orang, 212 Masih Hilang
- HAM dan Bisnis: Ujian Integritas Kalangan Industri
- Cegah Narkoba, BNN Mataram Tes Urine Ratusan Siswa di 8 SMP
- Penduduk NTB Capai 5,78 Juta Jiwa, Lombok Timur Terpadat
Hanya saja, dia tak membatasi hak pribadi setiap pengurus maupun warga NU untuk ikut berpolitik praktis.
“Ini tidak boleh. Kami tegur. Misalnya, dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya,” ucapnya.
Apabila ada calon presiden yang bukan pengurus NU, namun mengatasnamakan NU, Yahya mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan klarifikasi.
“Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya, kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Akan tetapi, ‘kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus,” tandasnya. (ADH)
