Sidang Perdana Dugaan Korupsi Alat Metrologi, Mantan Kadisperindag Dompu "Tidak Dikerangkeng"

Mataram (NTB Satu) - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat metrologi di Disperindag Dompu, Sri Suzana menjalani sidang perdananya, Jumat 1 September 2023. Dalam persidangan di PN Tipikor Mataram itu, salah satu dari tiga terdakwa itu diistimewakan. Status tahanan kota mantan Kadisperindag Dompu tersebut dilanjutkan Majelis Hakim. "Karena terdakwa tidak ditahan dan hanya menjadi tahanan kota oleh jaksa penuntut umum, jadi kita (majelis hakim) hanya melanjutkan saja," kata Ketua majelis hakim Mukhlasuddin dengan anggota Irlina dan Fadhli Hanra. Sri Suzana dalam dakwaan JPU disebut menggantikan posisi Muhammad sebagai Kadis Disperindag Dompu tahun 2018. Dengan begitu, Sri Suzana secara otomatis bertugas menggantikan Muhammad sebagai pengguna anggaran untuk pelaksanaan pengadaan alat metrologi. Pengadaan itu diketahui menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp1,5 miliar. Namun, terdakwa dalam tugasnya sebagai pengguna anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Posisi itu diisi oleh dirinya sendiri. Baca Juga : 9 Kecamatan di NTB Masuk Level Awas Bencana Kekeringan Paket Anies-Muhaimin Selangkah Lagi, PKB NTB : Ini Harus Dimenangkan Fasilitasi Generasi Z, Brida NTB Kembali Gelar School Academy Kepala Brida NTB Ingatkan Pentingnya HKI bagi Industri di NTB Setiap Hari, 3.500 Wisatawan Kunjungi Gili Tramena, KLU Targetkan PAD Rp100 Miliar Sebagai pengguna anggaran, adanya persekongkolan antara Sri Suzana dengan bawahannya, terdakwa Iskandar yang lebih dahulu mendapatkan amanah dari Muhammad sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Persekongkolan itu disebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Sri Suzana sebagai pengguna anggaran. Sri Suzana terungkap meminta Iskandar sebagai PPTK untuk menyusun dokumen rencana pelaksanaan pengadaan berupa spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan kerangka acuan kerja. Iskandar terungkap menyusun dokumen kelengkapan dengan tidak sesuai ketentuan. Salah satunya, dalam menetapkan nilai HPS. Dia diketahui survei dan komunikasi secara langsung kepada distributor barang. Iskandar juga turut terungkap meminta bantuan menantunya, Guntur Gunawan yang tercatat sebagai ASN di Kabupaten Dompu untuk menyusun HPS. Nilai HPS yang disusun oleh Guntur selanjutnya diserahkan kepada Sri Suzana. Padahal dia tahu ada item pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Baca Juga : 9 Kecamatan di NTB Masuk Level Awas Bencana Kekeringan Paket Anies-Muhaimin Selangkah Lagi, PKB NTB : Ini Harus Dimenangkan Fasilitasi Generasi Z, Brida NTB Kembali Gelar School Academy Kepala Brida NTB Ingatkan Pentingnya HKI bagi Industri di NTB Setiap Hari, 3.500 Wisatawan Kunjungi Gili Tramena, KLU Targetkan PAD Rp100 Miliar Saat proyek ini bergulir pada proses lelang pada unit layanan pengadaan, CV Fakhrizal muncuk sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp1,42 miliar. Menantu Iskandar, yakni Guntur Gunawan kembali terungkap sebagai ketua kelompok kerja (pokja) pengadaan. Selain itu, jaksa juga menemukan adanya item barang dalam penawaran CV Fakhrizal yang tidak sesuai dengan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan. Meski mengetahui hal tersebut, jaksa menyebutkan bahwa Sri Suzana tetap menyetujui CV Fakhrizal sebagai pemenang lelang. Sementara CV Fakhrizal sebagai pelaksana proyek terungkap menyalahi aturan pengadaan, yakni penandatanganan surat perjanjian kerja. Dalam soal ini, muncul nama terdakwa Yanrik karena memalsukan tanda tangan Direktur CV Fakhrizal, Adi Patuhurrohman. Baca Juga : 9 Kecamatan di NTB Masuk Level Awas Bencana Kekeringan Paket Anies-Muhaimin Selangkah Lagi, PKB NTB : Ini Harus Dimenangkan Fasilitasi Generasi Z, Brida NTB Kembali Gelar School Academy Kepala Brida NTB Ingatkan Pentingnya HKI bagi Industri di NTB Setiap Hari, 3.500 Wisatawan Kunjungi Gili Tramena, KLU Targetkan PAD Rp100 Miliar Yanrik disebut dengan menggunakan CV Fakhrizal tidak memenuhi perjanjian terkait pemenuhan kelengkapan item barang pengadaan. Meski sudah tau hal itu, Sri Suzana tetap menerima hasil pekerjaan perusahaan tersebut. Berangkat dari hal itu, Sri Suzana disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Salah satu bukti yang menguatkan adalah hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat NTB sebanyak Rp398 juta. Namun, uraian di atas tidak dibaca di hadapan majelis hakim. Hal itu berdasarkan persetujuan Muhklas dan anggotanya Diketahui, saat tahap penyidikan, jaksa sempat menahan mantan Kadis tersebut dua terdakwa lainnya. Namun, kejaksaan akan melakukan tahap dua pelimpahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum pada 10 Agustus 2023. Namun hanya Sri Suzana yang tidak hadir. Alasannya, karena alasan mengidap vertigo yang mengharuskan dia untuk menjalani perawatan medis di RSUD Kabupaten Dompu. Diketahui alasan tersebut tidak disertakan dengan hasil cek laboratorium dari pihak rumah sakit. Pihak kejaksaan sempat ingin melakukan tes kesehatan ulang. Namun hal itu tidak juga dilaksanakan. Pada 15 Agustus 2023, perkara Sri Suzana sudah masuk ke meja penuntut umum dengan status tahanan kota. (KHN) Baca Juga : 9 Kecamatan di NTB Masuk Level Awas Bencana Kekeringan Paket Anies-Muhaimin Selangkah Lagi, PKB NTB : Ini Harus Dimenangkan Fasilitasi Generasi Z, Brida NTB Kembali Gelar School Academy Kepala Brida NTB Ingatkan Pentingnya HKI bagi Industri di NTB Setiap Hari, 3.500 Wisatawan Kunjungi Gili Tramena, KLU Targetkan PAD Rp100 Miliar