Dugaan Korupsi Dana BLUD RSUD Sumbawa Menambah Daftar Kasus Korupsi di NTB

Mataram (NTB Satu)- Daftar dugaan kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditangani selama bulan Juli 2023 terus bertambah. Beberapa dugaan kasus korupsi yang masih ditangani bulan Juli 2023 menurut data NTB Satu diantaranya: Dugaan Korupsi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur. Kejati NTB menerima laporan dugaan korupsi yang dilayangkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 27 Juni 2023. Baca Juga: Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera mengatakan kasus ini sudah masuk ke bidang persuratan Kejati NTB. Menurut hasil investigasi selama lima bulan, banyaknya permasalahan dari manajemen hingga indikasi korupsi berjamaah di tubuh PDAM Lombok Timur. Proyek tersebut diketahui tidak dikerjakan dengan tuntas, seperti sarana pendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Suela. Dugaan korupsi Dana Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, tahun anggaran 2019-2020. Proses kasus ini sudah pada tahap penyidikan, dan menemukan calon tersangka. Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, M. Isa Ansyori mengungkapkan, pihaknya telah menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp300 juta. Hal tersebut berdasarkan proyek fisik maupun non fisik, dan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Penyidik juga sudah mengantongi nama calon tersangka, pihak Kejari masih menunggu hasil audit sebelum menetapkan tersangka. Baca Juga: Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sumbawa. Potensi kerugian negara miliaran rupiah di salah satu bank milik negara sedang tahap proses penyelidikan oleh Kejari Sumbawa. Kasi Intel Kejari Sumbawa, Anak Agung Putu Juliartana mengatakan, unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus ini sudah dikantongi pihaknya. Berawal dari adanya laporan nasabah yang merasa dirugikan karena ada penambahan nilai pinjaman kredit (plafon), ia mengetahuinya saat mereka hendak menarik jaminan kredit di bank. Total korban dari kasus tersebut 50 nasabah. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp10 juta. Saat ini Kejari Sumbawa masih menguatkan alat bukti. serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan barang bukti pendukung juga dilakukan pihaknya. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat metrologi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Dompu tahun anggaran 2018. Penyidik menetapkan status tersangka Senin, 17 Juli 2023. Tiga orang tersebut adalah SS, pengguna anggaran. Kemudian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) inisial HI, dan Y alias S sebagai pelaksana proyek. Dalam kasus ini penyidik Kejari Dompu menemukan kerugian negara sebesar Rp398.170.900. Baca Juga: SS, Hi, dan Y alias S dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Saat tahap penyelidikan, pihak pelaksana proyek tercatat sudah melakukan pemulihan kerugian negara sesuai LHP Inspektorat Dompu. Uang pemulihan tersebut sudah masuk dalam catatan barang bukti sitaan di Kejari Dompu. Kasus dugaan korupsi proyek pasir besi di Lombok Timur Tiga tersangka dugaan korupsi proyek pasir besi di Lombok Timur masing-masing berinisial MH, Mantan Kadis ESDM NTB, Kemudian SM, mantan Kabid Minerba ESDM NTB 2021, Terakhir SIK, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Labuhan Lombok. Belakangan jumlah tersangka kasus yang bertempat di Desa Poh gading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur tersebut menjadi enam tersangka. Baca Juga: Sebelumnya Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kadis ESDM NTB, ZA, Kemudian disusul Kepala Cabang (Kacab) PT AMG, RA dan Dirut PT AMG, PS. Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD RSUD Sumbawa tahun 2022. Kasus ini menurut pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1). Tersangka ditahan karena beberapa pertimbangan, salah satunya tersangka menghilangkan barang bukti, kabur, dan melakukan perbuatan pidana lainnya. Sebagai informasi, laporan perkara ini sudah masuk ke Kejati NTB pada November 2021 lalu. Saat itu Direktur RSUD dr. Dede Hasan Basri pada periode pengelolaan dana BLUD tahun 2021, diduga mendapatkan keistimewaan dengan jatah 5 persen dari total keseluruhan jaspelkes. Baca Juga: Dasar hukum itu mengacu pada Peraturan Direktur RSUD Sumbawa Nomor: 82/202, tentang Pembagian Jaspel pada RSUD Sumbawa. Dalam Peraturan Direktur RSUD Sumbawa, besaran jaspelkes ini antara lain unsur pimpinan mendapat remunerasi dari jaspelkes dengan total 5 persen. (WIL)