AMGM Telat Setor Deviden Rp10 Miliar, Komisi II DPRD Lombok Barat Desak Percepat RUPS

Mataram (NTB Satu) - PT. Air Minum Giri Menang (AMGM) sampai saat ini belum menyetorkan deviden senilai Rp10 miliar lebih ke kas daerah Lombok Barat. Padahal secara aturan, setoran diharuskan paling lambat Juni sejak tutup buku tahun 2022. Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat Abubakar Abdulah mengungkapkan, setoran deviden semakin kecil peluangnya lantaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum dilakukan. Alhasil pembayaran deviden tidak akan bisa terealisasi. "Belum masuk ke kas daerah karena RUPS belum, padahal paling lambat enam bulan setelah tutup buku di akhir tahun 2022 yaitu bulan Juni," ujarnya kepada NTBSatu Kamis, 6 Juli 2023. Karena itu, untuk mempercepat itu, pihaknya terus menekankan kepada Pemda Lobar agar segera mendesak dan mendorong para Komisaris perusahaan untuk melakukan RUPS. Baca Juga : DPRD Lombok Barat juga akan Panggil PT. AMGM soal Pinjaman Rp100 Miliar Mencuat Kabar Pinjaman Rp100 Miliar PT. AMGM, DPRD Kota Mataram Ancam Bentuk Pansus Selain Desakan Copot Dirut, ada Sederet Peristiwa Hukum hingga Politik yang Membelit PT AM Giri Menang Bupati Fauzan khawatir Digugat Jika Copot Dirut PT AMGM Bupati Lombok Barat akui Suntik Rp130 Miliar ke PT. AMGM Kejati NTB Bidik 3 Item Dugaan Korupsi pada PT. AM Giri Menang Dirut PT. AM Giri Menang Diperiksa Penyidik Kejati NTB Sebab, dibutuhkan kesimpulan yang dapat dihasilkan melalui pertemuan dari seluruh pemegang saham tersebut. "Sampai hari ini kami tetap memonitor di Pemkab, apakah sudah ada realisasi pelaksanaan RUPS, dan seberapa besar deviden yang akan diperoleh nantinya," tuturnya. Di balik keterlambatan ini, ia menilai PT AMGM tidak punya sikap mentaati azas yang seharusnya dijalankan, karena disadari atau tidak, deviden merupakan hak daerah. "Sudah lewat kalau mengacu pada ketentuan, bagaimana mereka bisa taat asas?,” tanyanya. Lebih jauh, ia melihat saat ini kinerja keuangan daerah dan arus kas sedang dalam kondisi tidak baik, atas dasar itu pihaknya ingin agar RUPS bisa terlaksana secepatnya, sehingga bisa membantu keuangan daerah. Baca Juga : DPRD Lombok Barat juga akan Panggil PT. AMGM soal Pinjaman Rp100 Miliar Mencuat Kabar Pinjaman Rp100 Miliar PT. AMGM, DPRD Kota Mataram Ancam Bentuk Pansus Selain Desakan Copot Dirut, ada Sederet Peristiwa Hukum hingga Politik yang Membelit PT AM Giri Menang Bupati Fauzan khawatir Digugat Jika Copot Dirut PT AMGM Bupati Lombok Barat akui Suntik Rp130 Miliar ke PT. AMGM Kejati NTB Bidik 3 Item Dugaan Korupsi pada PT. AM Giri Menang Dirut PT. AM Giri Menang Diperiksa Penyidik Kejati NTB "Berdasarkan evaluasi 2022 capaian PAD hanya 75 persen, cash flow tidak baik-baik saja, termasuk kinerja keuangan daerah juga," bebernya. Politis PKS itu mengatakan, salah satu tugas pokok dari DPRD selain legislasi dan anggaran, salah satunya yakni pengawasan. Maka dengan dasar itu, ia mengaku akan terus memonitor realisasi pembayaran deviden tersebut. "Ini bicara tentang kepentingan daerah harus taati aturan, dan kita perlu mengevaluasi setiap kekurangan yang ada," tandasnya. (ADH) Baca Juga : DPRD Lombok Barat juga akan Panggil PT. AMGM soal Pinjaman Rp100 Miliar Mencuat Kabar Pinjaman Rp100 Miliar PT. AMGM, DPRD Kota Mataram Ancam Bentuk Pansus Selain Desakan Copot Dirut, ada Sederet Peristiwa Hukum hingga Politik yang Membelit PT AM Giri Menang Bupati Fauzan khawatir Digugat Jika Copot Dirut PT AMGM Bupati Lombok Barat akui Suntik Rp130 Miliar ke PT. AMGM Kejati NTB Bidik 3 Item Dugaan Korupsi pada PT. AM Giri Menang Dirut PT. AM Giri Menang Diperiksa Penyidik Kejati NTB