Mataram (NTB Satu) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah NTB telah menganggarkan lebih dari Rp16 miliar untuk pengadaan alat kontrasepsi guna mencegah kasus stunting yang kian meningkat.
Pada tahun 2022 lalu, NTB tercatat merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi secara nasional. Selain itu, Di NTB terdapat 350 ribu keluarga berpotensi stunting.
Baca Juga:
- Pengamat Sebut Tim Percepatan ‘Lahan Parkir’ Timses, Gubernur NTB Didesak Transparan
- Pemkab Lombok Timur Mantapkan Sinergi dengan Pemprov NTB Bangun Ekosistem Agromaritim
- Polresta Mataram Penuhi Petunjuk Jaksa Kasus Korupsi Pengadaan Masker Covid-19
- Dispar NTB Patroli Online Awasi Kenaikan Harga Hotel tak Wajar Jelang MotoGP Mandalika 2025
“Angka stunting di NTB menginjak 32 persen. Kita harus bekerja keras agar angak stunting bisa 14 persen pada tahun 2024 nanti,” ujar Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Lalu Makripuddin pada Evaluasi Stunting Terpadu, Kamis 22 Juni 2023.
Empat faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya stunting antara lain melahirkan pada usia muda, terlalu sering melahirkan, jarak yang dekat antara kelahiran pertamanya dengan kelahiran berikutnya, dan melahirkan pada usia tua.
