Ditanya belum bayar Royalti Rp104 Miliar, PT AMNT: Ini antara BPK dengan Pemprov NTB

Mataram (NTB Satu) – Kejelasan penyelesaian temuan BPK terkait royalti ratusan miliar yang belum disetor PT AMNT kepada Pemprov NTB belum ada titik temu. Manajemen perusahaan tambang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat ini masih menunggu sikap Pemprov NTB. “Kami baru bisa menanggapi setelah ada arahan Pemprov NTB,” jawab Vice President Corporate Communications PT AMNT, Kartika Octaviana kepada NTBSatu. Kartika juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mekanisme pembayaran royalti dan kendalanya sehingga royalti Rp104 Miliar tahun 2020 menjadi temuan BPK. Soal ini, ia menyarankan bertanya ke Pemprov NTB. “Untuk hal ini sebaiknya ditanyakan ke Pihak Pemprov saja,” jawabnya. Apakah royalti memang sudah dibayar? Vina – sapaan Kartika Octaviana –menjawab normatif soal ini. Prinsipnya, kata Vina, mereka patuh dan komitmen kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. “PT AMNT selalu patuh pada kewajiban keuangan dan perpajakan yang berlaku selalu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipantau secara erat oleh pemerintah,” tegas Vina. Terkait royalti dan kegiatan lain berkaitan dengan pemerintah, PT AMNT juga selalu melaporkan kegiatan pemerintah daerah maupun pusat, termasuk penerapan - penerapan ketentuan peraturan. Pertanyaan pertanyaan lain terkait royalti, mantan presenter Metro TV ini menekankan, bahwa persoalan itu lebih pada urusan Pemprov NTB dengan BPK. “Ini antara BPK dengan Pemprov NTB, bukan dengan PT AMNT,” tegasnya. Tunggakan royalti itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2020 mencapai Rp104 Miliar atau setara 6,71 juta dolar. Dasar penyerahan royalti itu sesuai Pasal 129 ayat 2 Undang Undang Minerba, bahwa Pemprov NTB berhak memperoleh keuntungan bersih PT. AMNT yang memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Temuan soal tunggakan itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, Kamis 8 Juli 2023. Menurut Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, dana bagi hasil itu wajib disisihkan kepada kas Pemprov NTB bersumber dari keuntungan bersih PT. AMNT. “Data bagi hasil itu adalah 1,5 persen dari keuntungan bersih PT. AMNT,” kata Pius saat Paripurna. Ditambahkan Pius, angka royalti yang belum dibayar perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa membengkak, lebih dari Rp104 Miliar. Karena tunggakan berlanjut tahun 2021 dan 2022. Pihaknya belum dapat menghitung angka royalti dua tahun berikutnya. Pius beralasan, PT AMNT belum mempublikasikan laporan keuangan perusahaan periode 2022. “Tapi bagi hasil keuntungan bersih 2022 jauh lebih besar dari tahun sebelumnya,” ungkap eksponen aktivis 1998 ini. Idealnya, PT AMNT menurutnya wajib menyetorkan Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah Provinsi NTB. Namun akhirnya belum dapat digunakan sebab masih jadi tunggakan. Catatan itu disampaikan Pius meskipun Pemprov NTB telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP LKPD Tahun 2022. Konsekuensinya, BPK memberikan sejumlah catatan yang perlu mendapatkan atensi, termasuk soal tunggakan Royalti Amman Mineral tersebut. (HAK)