Suhaili Diminta Kembali Hadir di Sidang Korupsi BLUD RSUD Lombok Tengah

Mataram (NTB Satu) - Mantan Bupati Lombok Tengah, Suhaili Fadil Tohir diminta kembali hadir di sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BLUD RSUD Praya, Lombok Tengah. Penasihat Hukum terdakwa Adi Sasmita, Lalu Anton Hariawan meminta majelis hakim menghadirkan eks Bupati dua periode itu. "Meski begitu, kata JPI sudah cukup," katanya kepada wartawan via telepon, Selasa, 30 Mei 2023. Suhaili diharapkan hadir memberi kesaksian dalam persidangan terdakwa Adi Sasmita dan Baiq Prapningsiah Asmarini. Hal itu berkaitan dengan penerbitan Perbup Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa BLUD di RSUD Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, ada pernyataan yang berlawanan dari perkara ini, yaitu keterangan ahli dari LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah) dengan inspektorat. Berita Terkait: Terungkap di Pengadilan, Suhaili FT Perintahkan Kirim Alkes ke RSI YatofaMantan Bupati dan Wabup Lombok Tengah Dicecar Hakim Soal “nyanyian” Dokter LangkirJadi Tersangka, Direktur RSUD Praya Ajukan Diri sebagai “Justice Collaborator”Direktur RSUD Praya Ditahan Kejaksaan "Karena itu, berkaitan dengan Perbup tersebut, mantan bupati yang mengeluarkan harus hadir memberikan penjelasan," tegasnya. Diketahui, pada persidangan yang berlangsung Senin, 29 Mei 2023, ahli LKPP menyebutkan pengadaan barang/jasa BLUD mengacu pada aturan yang dikeluarkan pimpinan BLUD, yakni Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir. Namun, keterangan itu berlawanan dengan Inspektorat Lombok Tengah yang menyebut bahwa pengadaan barang/jasa BLUD, mengacu pada Perbup Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016. Anton menilai, Perbup tentang pengadaan barang/jasa BLUD itu merupakan turunan yang sah dari Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Dalam pasal 61 itu sudah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa BLUD masuk dalam pengecualian perpres," sebutnya. Begitu juga jika mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga jelas dalam Pasal 77, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Berita Terkait: Terungkap di Pengadilan, Suhaili FT Perintahkan Kirim Alkes ke RSI YatofaMantan Bupati dan Wabup Lombok Tengah Dicecar Hakim Soal “nyanyian” Dokter LangkirJadi Tersangka, Direktur RSUD Praya Ajukan Diri sebagai “Justice Collaborator”Direktur RSUD Praya Ditahan Kejaksaan "Itu diatur dengan peraturan kepala daerah," tegasnya. Dia mengatakan, terdakwa Adi Sasmita sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pengelolaan BLUD Praya, telah menjalankan tugasnya sesuai Perbup Lombok Tengah. "Itu makanya dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, PPK meminta pejabat pengadaan hanya kepada satu penyedia barang/jasa. Pengadaan langsung ini untuk anggaran di atas Rp50 juta sampai dengan Rp1 miliar," lanjutnya. Selain persoalan dasar aturan dari pengadaan baran dan jasa BLUD, dalam persidangan majelis hakim juga mempertanyakan nilai kerugian negara hasil audit Inspektorat Lombok Tengah. Menurut hakim, angka kerugian negara Rp883 juta yang muncul dari pengadaan makanan basah dan kering itu belum menyentuh menyeluruh. Hal itu sesuai dengan isi dakwaan yang menguraikan angka kerugian untuk pengelolaan BLUD periode 2017 sampai dengan 2020. Selain itu, hakim melihat hal yang tidak wajar dari hasil tim audit inspektorat yang turut mencantumkan hitungan persentase pajak penghasilan (PPh) dari setiap produk. Lebih jauh Anton menyampaikan, majelis hakim kembali mengagendakan sidang lanjutan BLUD RSUD Praya pada Senin, 5 Juni 2023 mendatang. "Agendanya pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa," ucapnya. Meski begitu, Anton tidak menyebutkan siapa saksi yang akan hadir memberikan kesaksian untuk terdakwa Adi Sasmita. (KHN) Video Terkait: https://ntbsatu.com/2022/08/30/kata-pegiat-antikorupsi-kejaksaan-jangan-tebang-pilih-usut-kasus-rsud-praya-lombok-tengah.html