Rektor Dua Kampus Swasta di Lombok Akui Sunat Beasiswa Rp5,7 Miliar

Mataram (NTB Satu) - Kasus dugaan pemotongan beasiswa di dua kampus swasta di Pulau Lombok diakui pihak rektorat. Rektor masing masing kampus tersebut membenarkan telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) untuk memangkas dana KIP masing masing penerima manfaat. Pengakuan dua rektor itu dibenarkan tim pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan NTB dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Mereka memang akui pemotongan itu. Ada surat resmi yang resmi ditanda tangani oleh rektor,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, SH kepada NTBSatu, Selasa 30 Mei 2023. Pengakuan dua rektor yang tak dirinci identitas kampusnya itu, menguatkan hasil temuan Ombudsman sebelumnya. Isi temuan itu, terkait potongan beasisiwa KIP Kuliah yang dialami ratusan mahasiswa di dua kampus. Berita Terkait: Dua Kampus di Lombok Diduga Sunat Beasiswa Rp5,7 MiliarModus Dugaan Sunat Beasiswa Rp5,7 Miliar di Kampus Swasta di Lombok Rincian pemotongan beasiswa KIP kuliah mahasiswa itu, untuk Perguruan Tinggi di Lombok Tengah sebesar Rp3.877.800.000. Sedangkan PT yang di Mataram sebesar Rp1.878.500.000. Total pemotongan beasiswa KIP kuliah mahasiswa mencapai Rp5.756.300.000. Pengakuan lain yang membuat tim Ombudsman tercekat adalah peruntukan beasiswa yang dipotong dialihkan ke kepentingan lain. “Ada komponen lain yang dipakai membiayai, masak untuk asuransi. Ini kan jauh sekali dari tujuan pemberian beasiswa itu,” sesal Dwi Sudarsono. Dengan alasan apapun, sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022, bahwa komponen biaya kuliah tidak boleh diibebankan kepada bemahasiswa. Dalam kasus ini, Ombudsman mengaku sudah melakukan kajian dan unvestigasi lengkap, sehingga sudah cukup untuk dilakukan penyusunan LHP. Berita Terkait: Dua Kampus di Lombok Diduga Sunat Beasiswa Rp5,7 MiliarModus Dugaan Sunat Beasiswa Rp5,7 Miliar di Kampus Swasta di Lombok Tim pemeriksa juga sudah melakukan klarifikasi kepada mahasiswa penerima manfaat dan dilengkapi bukti potongan beasiswa. “Semua sudah lengkap kita kantongi bukti buktinya,” jelas Dwi. Pada kesempatan pemeriksaan sebelumnya, pihak kampus selain mengakui kesalahan melakukan pemotongan, juga secara kooperatif mengembalikan beasiswa yang dipotong. “Secara simbolis kita sudah saksikan penyerahan kepada dua perwakilan mahasiswa penerima manfaat yang sebelumnya dipotong,” tandas mantan Direktur Samanta NTB ini. Selanjutnya yang dilakukan timnya adalah monitoring pengembalian uang beasiswa ke masing masing mahasiswa tanpa terkecuali. Kampus di Lombok dan Mataram itu diberikan tenggat waktu sampai Agustus 2023 sesuai kesepakatan. “Jika tidak ada itikad pengembalian, maka yang tadinya ranah maladministrasi bisa jadi PMH (Perbuatan Melawan Hukum),” pungkasnya. Berita Terkait: Dua Kampus di Lombok Diduga Sunat Beasiswa Rp5,7 MiliarModus Dugaan Sunat Beasiswa Rp5,7 Miliar di Kampus Swasta di Lombok Bagaimana modus pemotongan kali ini? Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Arya Wiguna, SH.,MH, Senin 29 Mei 2023 menjelaskan, pemotongan beasiswa ini dijalankan melalui skema kebijakan. “Kampus memotong beasiswa KIP kuliah dengan modus mengeluarkan kebijakan yang dinyatakan mahasiswa pemegang KIP belum melunasi sejumlah biaya kuliah,” kata Arya. Pemotongan beasiswa KIP mahasiswa yang sebelumnya bernama beasiswa Bidikmisi itu jelas merupakan perbuatan maladministrasi. “Dengan dalih apapun, perguruan tinggi dilarang memotong beasiswa KIP kuliah,” tegas dia. Bedasarkan penelusuran Ombudsman RI NTB, kampus menetapkan sejumlah beban biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP. Beban biaya kuliah itu dipotong dari dana beasiswa KIP kuliah. Dengan adanya kebijakan kampus itu, mahasiswa terpaksa membayar biaya kuliah dengan cara memotong beasiswa kuliah mahasiswa. Berita Terkait: Dua Kampus di Lombok Diduga Sunat Beasiswa Rp5,7 MiliarModus Dugaan Sunat Beasiswa Rp5,7 Miliar di Kampus Swasta di Lombok Penyelenggaraan Program Beasiswa KIP Kuliah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Salah satu ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal itu mengatur, Perguruan Tinggi dilarang memungut tambahan biaya apa pun terkait operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 telah mengatur beberapa komponen biaya kuliah yang dapat dibebankan kepada mahasiswa. “Namun, pembayarannya dilarang dilakukan dengan cara memotong beasiswa KIP kuliah mahasiswa,” tegasnya lagi. Saat ini, Ombudsman RI NTB tengah melakukan monitoring terhadap proses pengembalian dana kepada seluruh mahasiswa penerima di masing-masing perguruan tinggi. “Selain itu, Ombudsman RI NTB ingin memastikan perguruan tinggi penyelenggara Program Beasiswa KIP Kuliah mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya mengingatkan. (HAK) Lihat juga: