Daerah NTB

Rencana Pencabutan Status PPKM Berdampak Terhadap Biaya Covid-19 Tidak Lagi Gratis

Mataram (NTB Satu) – Memasuki tahun 2023, pemerintah berencana mencabut status PPKM yang akan berdampak pada pemotongan anggaran Covid-19. Maka dari itu, timbul sejumlah anggapan bahwa pemerintah tidak lagi membiayai serba-serbi tentang penyebaran Covid-19, termasuk pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan (Nakes), biaya pengobatan Covid-19, dan biaya vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM.MARS., mengatakan, pada tahun 2023 insentif tenaga kesehatan, sudah tidak ada lagi. Karena, penyebaran Covid-19 sudah aman dan terkendali. Ke depannya, Fikri menerangkan bahwa kemungkinan biaya pengobatan Covid-19 dapat ditanggung secara mandiri, yakni pasien menanggung sendiri biaya pengobatannya.

IKLAN

“Namun, apabila pasien memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional, akan ditanggung negara,” ujar Fikri, Jumat, 30 Desember 2022.

Terkait wacana penghapusan PPKM, Fikri menjawab, konsitensi PPKM di NTB masih bertengger pada level satu. Bahkan, NTB masih stabil di posisi lima besar sebagai daerah-daerah yang secara konsisten berada di level satu PPKM.

“Apabila PPKM di NTB dihapuskan, itu bukan masalah,” terang Fikri.

Mengenai anggaran vaksin yang tidak ditanggung lagi oleh pemerintah pada tahun 2023, Fikri menerangkan bahwa pihaknya hanya bertugas untuk mendistribusikan vaksin dari pemerintah pusat menuju pemerintah kabupaten dan kota.

IKLAN

“Distribusi vaksin masih tetap ada dan tetap kami lakukan,” beber Fikri.

Selanjutnya, Fikri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggunakan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk biaya pengobatan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) NTB. Anggaran BTT dapat dikeluarkan kembali apabila ada situasi dan kondisi yang mendesak.

“Saya memastikan, penyebaran Covid-19 di NTB sudah sangat terkendali. Bahkan, sekarang sedang masa dari pandemi menuju endemi. Namun, kami masih anggarkan data pengiriman bagi orang-orang yang belum divaksin,” jelas Fikri.

Soal pengawasan penyebaran Covid-19 di NTB, Dinas Kesehatan NTB masih melakukan pemantauan di pintu-pintu masuk. Bahkan, di pintu-pintu masuk tersebut, Dinas Kesehatan NTB menyiapkan gerai vaksin untuk mendorong masyarakat segera melakukan vaksin, terutama vaksin booster.

“Mengenai capaian kekebalan masyarakat, NTB berada di atas 90 persen. Kekebalan itu didapatkan lantaran masyarakat telah tervaksin, serta pernah terpapar Covid-19,” pungkas Fikri. (GSR)

IKLAN

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button