Mataram (NTB Satu) – Aksi mogok makan belasan warga lingkar tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sejak 13 Desember sampai dengan 18 Desember 2022 lalu mendapat respons dari Komisioner Komnas HAM. Komnas HAM secara resmi bersurat kepada perusahaan. Bahkan, pihak Komnas HAM RI berencana akan turun ke lokasi tambang untuk menemui warga.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Abdul Haris Semendawa. Diungkapkannya, laporan dari aksi warga lingkar tambang telah ditindaklanjuti. Pihaknya telah mengirimkan surat ke perusahaan. Akan tetapi, surat tersebut sampai dengan hari ini belum juga mendapat jawaban.
“Kami akan bersurat kembali kepada perusahaan, tentunya kami berharap berbagai masalah ini kiranya dapat direspons sebaik-baiknya sehingga dugaan pelanggaran HAM bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan,” ungkap Abdul Haris, Selasa 20 Desember 2022.
Aksi mogok makan dari belasan warga lingkar tambang PT AMNT itu diketahui buntut dari adanya sejumlah dugaan pelanggaran HAM. Di antaranya, mengabaikan hak korban kecelakaan kerja, pemberangusan serikat atau union busting, black list karyawan dan pengusaha lokal, serta aksi tipu tipu alert list atau daftar tunggu karyawan lokal yang tidak berujung
Bahkan pihak Komnas HAM RI, kata Haris, berencana akan meninjau langsung warga di lokasi tambang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Kami berencana ke lokasi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal itu sebagai langkah pengumpulan tambahan data, sebagai alat bukti kami untuk menentukan langkah berikutnya,” tuturnya.
Kembali disampaikan Haris, sampai dengan saat ini, pihaknya belum menerima balasan serta komunikasi dari perusahaan tambang di NTB tersebut. Padahal diharapkannya, persoalan antar warga dan perusahaan tersebut, dapat diselesaikan dengan cara mediasi.
“Kami berharap di sini ada penyelesaian secara mediasi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” pungkasnya.
Diketahui, aksi mogok makan yang berlangsung di Jakarta itu, dimulai Selasa 12 Desember 2022 direncanakan berakhir Jumat 16 Desember 2022. Namun PT AMNT tak kunjung memberikan respons, aksi pun masih berlanjut sampai hari Minggu, 18 Desember 2022 berdampak pada peserta aksi yang menahan rasa lapar mulai ambruk. Bahkan karena dianggap membahayakan, ada saran diterima Ketua Aliansi Anti Mafia Tambang (Amanat), Erry agar aksi dihentikan saat itu.
“Karena kondisi gula darah teman-teman di bawah 60 sehingga direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan aksi ini,” kata Erry.
Namun Erry yang menjadi motor aksi ini bergeming, lantaran sampai saat ini Komnas HAM maupun PT AMNT belum juga memberikan tanggapan kepada demonstran yang mengaku sebagai warga lingkar tambang. Karena alasan itu, Erry bersama warga akan terus melakukan aksi tersebut sampai ada kesepakatan atas tuntutan yang mereka utarakan sebelumnya.
“Sejauh ini kami belum mendapatkan jalan keluar kesepakatan dari Komnas HAM dan PT AMNT. Terkahir, pihak Komnas HAM telah mengirim surat ke perusahaan tambang itu, namun sampai saat ini belum ada tanggapan,”jelasnya.
Lantaran tidak ada tanggapan, Amanat meminta Presiden RI Joko Widodo bersama DPR RI dan Komnas HAM turun tangan menyikapi dugaan pelanggaran HAM tersebut. Terutama, realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hak lakukan sejak 2017 silam. (MIL)