Mataram (NTB Satu) – Memasuki hari ketiga aksi mogok makan warga lingkar tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus berlanjut. Aksi kali ini sama dengan hari kedua. Mereka kembali ditemui Komisioner dari Komnas HAM untuk menawarkan beberapa opsi, salah satunya adalah dialog dengan sejumlah pihak, termasuk PT. AMNT, namun ditolak.
“Opsi untuk melakukan diskusi bersama dengan pihak-pihak terkait belum kami sepakati,” ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) KSB, Erry Satriawan kepada ntbsatu.com, Kamis 15 Desember 2022.
Diketahui aksi itu dilakukan sejak Selasa 13 Desember 2022 sampai dengan Jumat 16 Desember 2022, di Gedung Komnas HAM Jakarta.
“Aksi mogok makannya masih terus berlanjut sesuai rencana awal, meksipun dua orang dalam kondisi kurang sehat,” kata Erry.
Berbeda dengan hari sebelumnya, pada aksi di hari ketiga ini, lebih banyak diisi dengan diskusi bersama dengan sejumlah mahasiswa di Jakarta yang memberikan empati dengan datang ke Komnas HAM.
“Terkait tuntutan kami belum ada ditemukan jalan keluar, untuk hari ini kami lebih banyak mengisinya dengan diskusi bersama mahasiswa,” sambungnya.
Meski demikian, sama halnya dengan hari kemarin, sejumlah Komisioner dari Komnas HAM juga kembali menemui belasan masyarakat lingkar tambang di KSB itu.
Diberitakan sebelumnya, aksi ini ditengarai akibat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia tersebut. Mogok makan sebagai simbol aksi protes serta desakan kepada Komnas HAM memeriksa dan menghentikan kejahatan korporasi nasional itu.
“Seperti mengabaikan hak korban kecelakaan kerja, pemberangusan serikat atau union busting, black list karyawan dan pengusaha lokal serta aksi tipu tipu alert list atau daftar tunggu karyawan lokal yang tidak berujung,” kata, ketua Erry Satriawan, dalam rilisnya kemarin, di Jakarta
Aksi mogok makan yang mereka sebut sebagai melawan kejahatan Amman Mineral kepada rakyat Sumbawa Barat tersebut akan berlangsung hingga, Jumat 16 Desember 2022.
Aliansi meminta Presiden dan Komnas HAM turun tangan menyikapi masalah yang diadukan tersebut. Terutama soal tidak transparannya penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR sejak tahun 2017. (MIL)
