Isi Draft Raperda yang Isyaratkan Kenaikan Tarif Parkir Kota Mataram

Mataram (NTB Satu) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mewacanakan menaikkan tarif parkir melalui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah. Wacananya, parkir roda dua yang semula Rp1.000 akan naik menjadi Rp2.000. Kemudian roda empat dari Rp2.000 menjadi Rp5.000. Sebagai tahapan, Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tengah digodok bersama DPRD Kota Mataram. Saat ini, masih tahap evaluasi Pemprov NTB. Dalam Raperda itu disebutkan, pengelolaan parkir di Kota Mataram saat ini belum optimal dalam peningkatan fasilitas parkir, pelayanan parkir, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Bahwa pengelolaan parkir di Kota Mataram masih belum tertib dan belum dikelola secara optimal sehingga perlu dilakukan pembenahan, baik dari segi prasarana, sumber daya manusia dan penerimaan pendapatan asli daerah," bunyi huruf (b) bagian Menimbang Raperda tentang Pengelolaan Parkir tersebut. Baca Juga : Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024 Video: Diantar Ambulance, Korban TPPO asal Lombok Utara Lapor ke Polda NTB Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan, pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan asas:a. kepastian hukum;b. transparansi;c. akuntabel;d. keadilan; dane. keamanan dan ketertiban. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan, pengelolaan parkir bertujuan untuk : a. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;b. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir;c. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa parkir terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;d. mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang perparkiran; dane. menjamin agar retribusi dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah. Kemudian yang menjadi poin penting dalam Raperda tersebut disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. rambu-rambu Parkir;b. tanda yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan ketentuan sebagai berikut: waktu untuk parkir; besarnya tarif parkir; dan jenis kendaraan yang boleh parkir; c. marka parakir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir. Baca Juga : Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024 Video: Diantar Ambulance, Korban TPPO asal Lombok Utara Lapor ke Polda NTB Kemudian prihal perizinan parkir diatur dalam Pasal 11, dengan bunyi: (1) Wali Kota berwenang memberikan izin usaha parkir.(2) Setiap orang atau badan yang mengusahakan tempat parkir khusus yang berdiri sendiri atau terpisah dari usaha pokoknya, wajib mendapatkan izin usaha parkir.(3) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya tidak diperlukan izin usaha Parkir, kecuali bagi pengusaha yang menyerahkan pengelolaan parkirnya pada pihak ketiga tetap diwajibkan memiliki izin usaha parkir.(4) Dikecualikan untuk tempat parkir umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pengusahaannya tidak memerlukan izin usaha parkir, hanya ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir dengan Keputusan Wali Kota.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pengajuan serta persyaratannya, diatur dalam Peraturan Wali Kota. Lalu pada Pasal 12 disebutkan, Pemda bertugas:a. mengatur pengelolaan parkir;b. menyiapkan prasarana dan sarana pendukung perparkiran; danc. melakukan pengawasan dalam pengelolaan parkir. "Pemerintah Daerah berwenang:a. mengangkat dan memberhentikan juru parkir; b. menetapkan lokasi dan tempat parkir; c. mencabut ketetapan suatu lokasi parkir; d. melakukan penataan tempat parkir; e. melakukan pengawasan dalam pengelolaan parkir; dan f. memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan parkir," bunyi Pasal 13 Raperda tersebut. Pada Pasal 18 huruf (d) dijelaskan, juru parkir diwajibkan menunjukkan kartu QR code dan mengarahkan pengguna jasa parkir untuk melakukan scan/tapping pembayaran parkir (dalam hal lokasi parkir telah menerapkan sistem parkir non-tunai). "Setiap juru parkir dilarang memungut uang tunai dari pengguna jasa parkir (dalam hal lokasi parkir telah menerapkan sistem parkir non-tunai)," bunyi Pasal 19 huruf (a). Kemudian pada huruf (d) ditegaskan setiap juru parkir dilarang meminta pembayaran parkir di luar tarif yang berlaku sesuai Perda. Itu lah beberapa garis besar dari 41 pasal yang tertuang dalam Raperda Kota Mataram tentang Pengelolaan Parkir. (MKR) Baca Juga : Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024 Video: Diantar Ambulance, Korban TPPO asal Lombok Utara Lapor ke Polda NTB