Mataram (NTBSatu) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD NTB, Selasa, 25 Maret 2025.
Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 Wita. Di tengah aksi, sempat terjadi kericuhan dengan pihak kepolisian. Saat itu, massa aksi membakar ban dan spanduk, petugas keamanan memaksa mematikan kobaran api tersebut. Hingga, terjadi saling dorong antara mahasiswa dan polisi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas di NTB ini mendesak DPRD NTB untuk mengambil sikap menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Serta, mendesak TNI kembali ke barak.
Kemudian meminta DPRD NTB menuruskan sejumlah tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
Tuntutan Massa Aksi
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram), Lalu Nazir Huda mengatakan, terdapat lima poin yang menjadi tuntutan massa aksi.
Pertama, menolak revisi UU TNI. Kemudian, meminta hentikan seluruh proses pembahasan RUU yang tidak transparan, tertutup, anti demokrasi, dan tidak melibatkan rakyat.
Ketiga, meminta hentikan keterlibatan prajurit aktif dalam kementerian dan instansi pemerintahan. Meminta tarik semua anggota TNI dari kawasan pengembangan program prioritas rezim Prabowo – Gibran.
Terakhir, mendesak hentikan semua bentuk intimidasi Aparat Penegak Hukum (APH) pada seluruh masyarakat. Serta, adili semua oknum yang terlibat dalam proses intimidasi Almarhum Rizkil Wathoni.
“Kita juga meminta kebebasan pers tidak diintimidasi dan berhentikan aksi teror terhadap pers,” kata Nazir.
Terhadap sejumlah tuntutan tersebut, kata Nazir, belum mendapat pernyataan sikap secara kelembagaan dari DPRD NTB. Apakah menolak pengesahan revisi UU tersebut atau tidak.
“Oleh karena itu, kita akan tetap melakukan aksi susulan. Kita akan kolaborasi dan mengundang seluruh BEM yang ada di NTB,” jelas Nazir.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang menemui massa aksi mengaku akan meneruskan tuntutan ke Pemerintah Pusat.
“Yang punya kewenangan ini adalah Pemerintah Pusat. Karena itu, saya akan meneruskan tuntutan ini ke pusat, agar tercapai tuntutan ini,” ungkap Isvie.
Secara pribadi, Politisi Golkar ini mengaku setuju terhadap tuntutan mahasiswa. Namun ia belum secara tegas menyampaikan dukungannya secara kelembagaan DPRD NTB.
Ia mengaku, hal ini perlu dirapatkan dan koordinasi terlebih dulu dengan anggota DPRD lainnya.
“Apa yang menjadi usulan adek-adek kita akan rapatkan dulu, karena tidak bisa saya ambil keputusan sendiri,” terangnya.
“Mari kita tunggu keputusan akhir presiden, kita hormati,” pungkasnya menambahkan. (*)
