Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim yang juga inisiator Hak Interpelasi DAK 2024 menyorot realisasi fisik pekerjaan dari sumber DAK 2024 yang masih amburadul di lapangan.
“Ini sudah bulan April, tetapi banyak sekali pekerjan-pekerjaan fisik masih jauh dari selesai. Ini buruk sekali,” tegasnya.
Hamdan tidak ingin potret buruk pengelolaan DAK 2024 ini kembali terulang. Karena itu pentingnya segera melaksanakan Interpelasi pengelolaan DAK. Interpelasi ini sebagai bentuk evaluasi untuk perbaikan.
“Banyak pihak dirugikan atas buruknya pengelolaan DAK 2024 ini,” tegasnya.
Bagi Hamdan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan DAK melalui inisiasi hak interpelasi ini, merupakan bagian dari cara Fraksi Golkar membantu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Sebab, melalui interpelasi ini, akan menjadi bahan evaluasi perbaikan. Sehingga dalam pelaksanaan DAK 2025 yang menjadi tahun pertama pelaksanaan APBD bagi Gubernur, bisa jauh lebih baik lagi.
“Jangan sampai dia pihak yang justru menginginkan pengelolaan DAK ini status quo, agar bisa ikut terus bermain di air keruh,” bebernya.
“Jika status quo ini terus berlangsung, maka akan sangat merugikan guberur ke depan,” tambahnya. (*)
