Mataram (NTBSatu) – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima pada Minggu, 2 Februari 2025 kemarin, menelan banyak kerugian.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencatat, total kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor tersebut ditaksir mencapai Rp81 miliar.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ahmadi merincikan kerugian tersebut bersumber dari rumah rusak sebanyak 12 unit, dengan nilai per unitnya Rp100 juta.
Kemudian, tiga jembatan putus dengan total kerugian Rp60 miliar. Masing-masing jembatan Rp20 miliar.
Selanjutnya, kerugian akibat kerusakan jalan sepanjang 1.000 meter sebesar Rp100 juta. Kerusakan pipa air minum Rp200 juta. Kerusakan bronjong sungai Rp600 juta. Serta, kerugian akibat lahan sawah tergenang Rp6 miliar.
“Serta kerugian lainnya ditaksir sebesar Rp1,5 miliar,” kata Ahmadi, Rabu, 5 Februari 2025.
Bantuan Pemprov NTB
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin beserta rombongan langsung bertandang meninjau langsung kondisi terkini di lokasi kejadian, Rabu, 5 Februari 2025.
Kunjungan pertama di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Di lokasi tersebut, Pj. Gubernur NTB meninjau posko bantuan, dapur umum, dan posko kesehatan.
“Salurkan dengan baik bantuannya. Semoga bermanfaat,” ujarnya kepada petugas posko.
Ia juga menyampaikan belasungkawa dan keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat.
Secara simbolis, Pj. Gubernur menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB kepada korban banjir. Bantuan tersebut meliputi benih padi, sembako, paket perlengkapan ibu hamil, obat-obatan, mesin penjernih air, makanan siap saji, serta santunan bagi korban.
Selanjutnya, didampingi oleh Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Hassanudin meninjau tiga jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Dua jembatan terletak di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, sementara satu jembatan lainnya berada di Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi.
Hassanudin menegaskan, bahwa ada dua fokus utama dalam penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bima ini. Dalam jangka pendek, pemerintah akan mengatasi permasalahan ekonomi, seperti penyaluran bantuan dan perbaikan akses jalan.
Sementara, dalam jangka panjang, fokusnya adalah pada pemanfaatan dan tata kelola lahan yang berkelanjutan. Ia juga menekankan, anggaran untuk penanganan bencana ini menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan.
“Apa pun yang kita kerjakan sekarang ini adalah implementasi dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya. (*)
