Mataram (NTB Satu) – Sejak program “NTB Zero Waste” dilaksanakan oleh Pemprov NTB, capaian pengelolaan sampah di NTB mencapai 49 persen. Nilai tersebut terhitung sejak tahun 2018.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Julmansyah mengatakan, target capaian pengelolaan sampah di NTB berjumlah 70 persen. Dengan terdapatnya program “Zero Waste“, jumlah gas metan yang dihasilkan oleh sampah-sampah telah terbatasi. Bagi Julmansyah, permasalahan sampah adalah pertarungan tanpa akhir.
“Kami akan selalu memperbaiki kinerja Zero Waste walaupun tinggal satu tahun. Siapapun pemimpinnya, Zero Waste membuka ruang komunitas lingkungan untuk terus bertumbuh. Zero Waste seharusnya bukan lagi program milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, melainkan menjadi gaya hidup masyarakat NTB,” ungkap Julmansyah, ditemui NTB Satu Kafe Sultan, Mataram, selepas menghadiri acara diskusi Empat Tahun Zero Waste: Capaian, Tantangan, dan Harapan, Selasa, 11 Oktober 2022.
Apabila masyarakat telah teredukasi dalam memilah dan mengelola sampah dengan baik, maka Julmansyah meyakini bahwa penanganan sampah akan jauh lebih baik. Setiap individu mesti bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tidak mungkin dapat menihilkan sampah. Namun, harus diketahui bahwa program “Zero Waste” membangun sistem yang dapat mengubah perilaku dan pikiran masyarakat akan tata kelola sampah. Sistem Zero Waste memaksa masyarakat untuk memilah dan memilih sampah sejak dari rumah, kemudian di tahapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pun akan disediakan proses.
“Sebab, bila tidak disediakan proses akhir, maka landfill di masing-masing TPA akan makin tinggi dan tidak terkontrol. Dengan program Zero Waste, kami telah dapat mengurangi beban sampah di NTB sebanyak 1,9 dari 3,9 juta ton selama empat tahun terakhir, terhitung sejak Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi menjabat,” jelas Julmansyah.
Disinggung mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah, Julmansyah menjawab makin bertumbuh. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bank sampah yang dibentuk oleh berbagai komunitas-komunitas dan desa. Tercatat, bank sampah desa yang telah terbentuk mencapai 492 unit.
“Sedangkan bank sampah mandiri yang dikelola oleh komunitas mencapai 52 unit. Sebelum terdapat program Zero Waste, tingkat penanganan sampah di NTB hanya mencapai 1,85 persen. Setelah Zero Waste, tingkat penanganan sampah meningkat menjadi 10,8 persen. Capaian pengelolaan sampah di NTB 49 persen, kami menargetkan pengelolaan sampah mencapai 70 persen,” tandas Julmansyah.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Nauvar Furqoni Farinduan atau kerap disapa Farin mengatakan, advokasi dan membuat masyarakat memahami mengenai tata cara kelola sampah adalah hal yang sangat penting. Sebab, menurut Farin, pengelolaan sampah dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
Ia menekankan, pengelolaan sampah harus dimulai dari tindakan-tindakan paling kecil, bahkan sejak tingkat rumah tangga. Lebih lanjut, ia menyarankan, pendidikan yang bersifat pemberian sanksi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah hal yang mesti dicoba oleh Pemprov NTB.
“Banyak sekali hal yang membuat anggaran untuk persampahan tidak terlalu mumpuni, yaitu refocussing anggaran manakala Pandemi Covid-19,” tandas Farin. (GSR)
