Bima (NTB Satu) – Puluhan ketua dan perwakilan Cabang Olahraga (Cabor) Kota Bima mendesak digelar Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot). Sebab masa jabatan KONI periode 2018-2022 akan berakhirnya masa kepengurusan tertanggal 14 Agustus ini.
Ketua Cabor Panjat Tebing, Fauzi menyampaikan, terkait itu, telah dilayangkannya surat permohonan Musorkot.
Keinginan ini juga dikarenakan belum adanya kepastian pelaksanaan Poprov NTB, kemudian demi menjaga berkesinambungan roda organisasi dapat berjalan sesuai mekanisme organisasi serta demi misi utama kemajuan olahraga di Kota Bima.
“Surat usulan yang kami ajukan ke KONI ini sesuai AD ART pasal 27 dan 30 tentang Musorkot, masa kepengurusan anggota saat ini akan berakhir pada tanggal 14 Agustus ini. Sehingga 3 bulan sebelum masa kepengurusan berakhir, harus dilaksanakan musorkot,” ujarnya saat konfrensi pers di gedung Muathay Senin 8 Agustus 2022.
Fauzi menjelaskan, usulan musorkot ini tentu telah memenuhi persyaratan dan aturan ini sudah terpenuhi 2/3 dari jumlah cabor di Kota Bima. Artinya dari 34 cabor, telah ada persetujuan 29 cabor yang telah menandatangani surat pernyataan untuk dilaksanakan musorkot. Kemudian surat usulan ini telah disampaikan pada KONI Kota Bima dan KONI NTB pada tanggal 22 Juli bulan lalu, tapi belum ada respon.
“Bila usulan musorkot ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mengusulkan musorkot luar biasa,” katanya.
Fauzi mengungkapkan, kekecewaan lainnya yang diceritakan yaitu nominal bonus yang diberikan pada atlet karena dinilai tidak sesuai dengan janji. Padahal dulu pernah disampaikan bonus atlet harus diatas daerah lain, namun hingga kini masih jauh dari harapan.
“Bonus atlet PON khusus cabor panjat tebing Nurul Iqamah yang meraih 2 medali emas dan 1 perak. Untuk bonus medali emas ada, tapi bonus medali perak ternyata tidak diberikan karena tidak terdata. Sedangkan dari sisi lain merasa kasian pada atlet yang tidak mendapatkan medali, justeru tidak diberikan bonus sebagai bentuk,” bebernya melalui keterangan tertulis disampaikan kepada NTBsatu.
Kemudian Sekretaris Cabor Pobsi Rafiuddin mengungkapkan, ada hal krusial lainnya yang terjadi di tubuh KONI. Dimana dana tahun 2022 sebesar Rp 1 miliar, namun diantaranya terdapa dugaan ketimpangan penggunaan anggaran, yaitu lebih banyak operasional senilai Rp 330 juta dibanding dengan kebutuhan 24 cabor hanya Rp 160 juta.
Untuk tahap I pencairan dana KONI yaitu operasional KONI Rp 170 juta, cabor sepakbola Rp 250 juta dan semua cabor Rp 80 juta. Kemudian tahap II sudah cair dana operasional koni Rp 160 juta, kemudian bonus PON Rp 100 juta dan pembinaan cabor Rp 90 juta.
“Bagaiman atlet maju dan berkembang, sedangkan operasional kantor lebih besar dari dana pembinaan dan bonus,” katanya.
Sementara itu Adianysah Ketua cabor Muathai menambahkan, dengan sejumlah persoalan tersebut dia bersama pengurus cabor lainnya menyampaikan mosi tidak percaya terhadap KONI Kota Bima.
“Bila tidak ada kejelasan nasib dan bonus atlet, maka sudah tidak percaya sama KONI Kota Bima. Sehingga mendesak KONI NTB untuk segera mengusulkan Musorkot luar biasa,” tandasnya. (HAK) .
