Setelah Mediasi Amanat dan PT AMNT, Komnas HAM Lanjutkan ke Tahap Pembuktian

Mataram (NTB Satu) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memediasi Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Kamis, 27 Juli 2023. Mediasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan Amanat prihal masalah lingkungan hidup dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT AMNT. Namun Ketua Amanat, Muh. Erry Satriyawan menyebut mediasi itu bukanlah proses akhir. "Framing yang dibangun seolah perjuangan Amanat sudah selesai, ya tentu salah kaprah. Perjuangan baru tuntas mana kala hak-hak publik direalisasikan. Ini justru momentum bagi masyarakat KSB untuk mengawal bersama hak-hak yang selama ini diabaikan," kata Erry, Jumat, 28 Juli 2023. Baca Juga : Komnas HAM Turun ke KSB Tangani Pengaduan soal PT AMNT Dugaan Pelanggaran HAM PT. AMNT Diadukan ke Komnas HAM Erry menegaskan, bahwa mediasi ini hanya salah satu dari beberapa tahapan proses dalam penanganan kasus di Komnas HAM. "Jadi jangan juga berasumsi bahwa sudah ada keputusan terhadap ada tidak adanya pelanggaran HAM, karena itu masih butuh tahapan pembuktian dan kita belum sampai ke tahap itu," jelasnya. Erry menyebut, hal ini perlu ia luruskan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan paham dengan pola dan mekanisme cara kerja di Komnas HAM. Sebelumnya, Komnas HAM merilis laporan pertemuan PT AMNT dengan Amanat yang berjudul "Kesepakatan Perdamaian", yang menurut Erry kurang tepat, karena mendorong pemahaman masyarakat bahwa masalah telah selesai. Laporan itu termuat dalam surat Nomor: 005/KP/KH-MD.OO.01/Vll/2023. Baca Juga : Komnas HAM Turun ke KSB Tangani Pengaduan soal PT AMNT Dugaan Pelanggaran HAM PT. AMNT Diadukan ke Komnas HAM Mediasi dilakukan karena memang diawali dengan adanya pengaduan oleh Amanat. Pengaduan itu diterima karena memenuhi syarat pelanggaran HAM. Kalau seandainya hanya perbuatan melawan hukum atau perselisihan hubungan industrial, lanjut Erry, pasti aduan dari awal ditolak. Fungsi mediasi Komnas HAM RI dimandatkan pada Pasal 76, Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Misalnya sebagaimana yang kami adukan terkait korban-koban, PHK sepihak, alert list, black list atau istilah perusahaan reference check, roster kerja yang tidak manusiawi serta porsi tenaga kerja lokal, dan upah minim yang mayoritas mengisi post-post buruh kasar dapat memperoleh keadilan. Karenanya, mereka PT AMNT wajib melakukan review terhadap persolan-persoalan di atas," ucap Erry. Termasuk tidak adanya alokasi PPM beasiswa S1, S2 dan S3 bagi putra-putri Sumbawa Barat yang menjadi salah satu poin kesepakatan. Baca Juga : Komnas HAM Turun ke KSB Tangani Pengaduan soal PT AMNT Dugaan Pelanggaran HAM PT. AMNT Diadukan ke Komnas HAM "Kalau tidak (direalisasikan), tentu kami akan mendorong tahapan berikutnya untuk dibentuk Tim Adhoc dan masuk ke ranah pembuktian," tegasnya. Karenanya, Amanat akan segera bersurat ke pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KSB dan DPRD KSB untuk memastikan teknis agar poin-poin dalam mediasi dapat dijalankan. Seperti korban-korban ketengakerjaan, kapan mereka akan dipanggil kembali untuk mengklarfikasi dan kemudian diberikan kesempatan bekerja kembali, dan memperoleh hak-hak dasar sebagaimana dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Kalau perusahaan ada itikad baik menjalankan poin-poin ini, ya tentu kita bersyukur. Tapi kalau tidak, ya tentu kami akan mendorong Komnas HAM masuk ke tahapan pasca mediasi dan pembuktian serta mengeluarkan rekomendasi secara kelembagaan," tuturnya. (MKR) Baca Juga : Komnas HAM Turun ke KSB Tangani Pengaduan soal PT AMNT Dugaan Pelanggaran HAM PT. AMNT Diadukan ke Komnas HAM