Selong (NTBSatu) – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Timur optimis capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur bisa tembus Rp390 miliar pada akhir Desember 2023.
Walaupun hingga hari ini, capain PAD Lombok Timur masih di angka Rp337 miliar. Sementara, target PAD dalam APBD tahun ini jauh di atasnya, yaitu Rp655 miliar.
“InsyaAllah kita optimis PAD kita tahun ini bisa tembus sekitar Rp380-Rp390 miliar. Kalau kita lihat capaian kita tahun ini progresnya lebih bagus dari pada tahun 2022 lalu,” kata Kepala Bappenda Lombok Timur, Muksin, Kamis, 14 Desember 2023.
Meski realisasi PAD tahun ini tidak mencapai target, tetapi angka itu disebut jauh lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp294,344 miliar dari total target Rp440 miliar.
“Target ini berat juga kita lihat. Tapi prinsipnya, paling tidak capain PAD kita tahun ini bisa melebihi capain PAD tahun lalu lah. Kita optimis itu bisa tercapai,” ucapnya.
Berita Terkini:
- Setelah Antrean Panjang, Kini Izin Jalan Belum Keluar, Peternak ‘Ngamuk’ di Gili Mas
- Bank NTB Syariah Targetkan Direksi Berpengalaman Lewat Seleksi Terbuka
- Gubernur NTB Resmi Gelar Mutasi Hari Ini, Sejumlah Pejabat Digeser
- Muazim Akbar Serap Aspirasi Warga NTB, Fokus Isu Buruh Migran dan Perempuan
Khusus di Bappenda Lombok Timur, capain PAD tahun ini diklaim sudah melampaui capain tahun lalu. Hingga awal Desember 2023, capaian PAD Bappenda sudah diangka Rp100 miliar. Sedangkan capaian PAD tahun lalu sebesar Rp91 Miliar.
Melihat peningkatan capain PAD di Bappenda, Muksin optimis bisa mengakhiri 2023 dengan capain PAD diangka Rp115-Rp120 miliar. Pemasukan PAD tertinggi saat ini adalah dari retrebusi BLUD. Retrebusi RSUD dr. Soedjono Selong menduduki posisi tertinggi dengan capain sebesar Rp123 miliar dari jumlah target Rp143 Miliar.
Menjelang berakhirnya 2023, Bappenda Lombok Timur berharap kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki beban PAD untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi serapan tanpa menggunakan pihak ketiga. Di mana hal itu dinilai akan mengurangi jumlah pendapatan daerah.
“Misalnya retribusi parkir, kami harap jangan dipihakketigakan, karena itu akan mengurangi jumlah retrebusi yang akan masuk ke daerah,” ujarannya.
Lalu melihat banyaknya pembayaran yang masih menggunakan uang fisik saat ini, pihaknya mendorong agar pembayaran retrebusi beralih menggunakan sistem digital untuk mengantisipasi adanya kebocoran PAD. Sejauh ini, dikaui, hanya beberapa sektor yang sudah menggunakan sistem online untuk pembayaran retrebusi. (MKR)
