Oleh : Dr. H. Ahsanul Khalik – Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan
Pernyataan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal (LMI), dalam program “Kabar Merah Putih” tvOne pada 11 Juni 2025 mengenai target menghapus kemiskinan ekstrem di NTB hingga 0% pada tahun 2029 bukanlah sekadar ambisi politik. Target ini mencerminkan semangat dan ikhtiar kepemimpinan yang memandang kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi sebagai kenyataan hidup yang menghimpit ribuan keluarga di NTB, mulai dari barat di Pondok Perasi Mataram hingga ujung timur Sape di Bima. Komitmen ini bukan hanya layak diapresiasi, tapi juga telah dijabarkan dalam kebijakan konkret lintas sektor.
Mengapa ini realistis?, kita harus jujur memahami bahwa NTB kerap digambarkan sebagai provinsi dengan dua wajah. Di satu sisi, kita terus berjuang keluar dari daftar provinsi termiskin. Namun di sisi lain, NTB memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi maritim, dan destinasi pariwisata yang luar biasa. Dan Potensi itu belum sepenuhnya terhubung dengan kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
Gubernur Iqbal telah menetapkan dua sektor pengungkit utama: pertanian (termasuk agroforestri dan agromaritim) serta pariwisata kelas dunia melalui strategi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Ini bukan wacana kosong. Pertanian masih menjadi tulang punggung masyarakat desa, dan pariwisata yang inklusif dapat membuka rantai ekonomi baru di sekitar destinasi.
Strategi besar ini, memerlukan langkah nyata di lapangan. Agar kelompok paling miskin tidak hanya menjadi penonton pembangunan, dan inilah beberapa bagian dari langkah lintas sektor yang menjadi rancang bangun strategi ke depan, di samping banyak strategi lainnya.
Sudah dimulai dari Bappeda NTB yang menyusun roadmap lintas sektor menuju 0% kemiskinan ekstrem, menyinkronkan anggaran dan kegiatan antar-OPD dengan fokus pada lokasi prioritas Bappeda melakukan evaluasi triwulan berbasis indikator hasil dan membuat regulari mewajibkan penggunaan data P3KE sebagai basis semua intervensi, termasuk kegiatan berbasis Pokir DPRD.
Selanjutnya Dinas Sosial, diharuskan Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem secara berkala berbasis desa dan dusun secara partisipatif, yang dilakukan oleh Kabupaten/kota, sesuai UU No. 13 Tahun 2011, masalah data adalah merupakan kewajiban dari pemerintah Kabupaten/Kota. Konsep penyaluran bantuan sosial produktif untuk mendorong transformasi penerima menjadi pelaku ekonomi juga sedang digalakkan, dengan mengembangkan intervensi keluarga rentan berbasis case management komunitas.
Tak ketinggalan Dinas Kesehatan, mulai fokus pada penurunan stunting di wilayah miskin ekstrem menyediakan layanan kesehatan keliling untuk wilayah 3T dan kantong kemiskinan dan menjamin akses jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin ekstrem yang belum ter-cover BPJS.
Pada sisi lain, Dinas Perumahan dan Permukiman, terus mengutamakan program bedah rumah berbasis gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, menyediakan akses air bersih dan sanitasi sehat di wilayah terpencil dan memprioritaskan intervensi pada indikator kemiskinan terkait kondisi hunian.
Yang tak kalah penting adalah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal dan peluang kerja nyata, menjalin kemitraan dengan perusahaan padat karya dan sektor pariwisata dan mengembangkan program inkubasi wirausaha dan penyediaan alat kerja bagi alumni pelatihan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung usaha industri rumah tangga di komunitas miskin ekstrem, memfasilitasi izin usaha, pelatihan pemasaran digital, dan akses pasar, dan bersama Kabupaten/Kota merevitalisasi pasar rakyat agar UMKM dari kelompok miskin ekstrem bisa mendapat ruang.
Ke depan Dinas Pariwisata diharuskan memiliki kemampuan dalam mengembangkan desa wisata berbasis komunitas dengan melibatkan keluarga miskin sebagai pelaku, memberikan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal (kuliner, budaya, kerajinan) dan memastikan keterlibatan warga lokal dalam ekosistem event MICE sepanjang tahun.
Kita menyadari besarnya potensi pertanian, kelautan dan perikanan, maka dinas yang bergerak pada bidang Pertanian, Kelautan, Perikanan, dan Perkebunan harus mendorong program pertanian pekarangan dan urban farming untuk keluarga tanpa lahan, memberdayakan petani gurem dan nelayan kecil dengan subsidi sarana produksi dan menyambungkan hasil panen/tangkapan ke BUMDes/BUMD untuk jaminan harga.
Dinas Kominfotik, berperan dalam melakukan sosialisasi masif agar masyarakat mengetahui dan dapat mengakses program dan membangun dashboard data kemiskinan ekstrem yang transparan dan dapat diakses publik.
Salah satu kunci penanganan kemiskinan adalah leterlibatan Multi-Pihak, di mana perusahaan (melalui CSR), perguruan tinggi, LSM, dan organisasi keagamaan harus mengambil peran dalam desa/dusun binaan, demikian halnya dengan Baznas dan lembaga serupa untuk lintas agama agar turut memberikan penguatan spiritual dan mental bagi keluarga miskin agar memiliki semangat keluar dari jerat kemiskinan.
Dengan pendekatan konkret dan menyeluruh seperti di atas, strategi Gubernur Iqbal menjadi pijakan nyata menuju transformasi sosial ekonomi di NTB. Intervensi lintas sektor adalah kunci agar keluarga miskin ekstrem tidak hanya menerima bantuan, tetapi memperoleh peluang.
Tak ada pembangunan yang berarti jika meninggalkan mereka yang paling tertinggal. Oleh karena itu, target 0% kemiskinan ekstrem bukan utopia, melainkan cita-cita realistis jika dilakukan dengan kesungguhan, keberpihakan nyata, dan sinergi semua pemangku kepentingan.
Kiita pahami bersama bahwa kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah. Saat ini, NTB masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem serta keterbatasan akses layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil.
Namun selalu ada harapan, bahwa kita memiliki kekuatan, yakni komitmen kuat pemerintah, kolaborasi multipihak, dan berbagai program terfokus seperti penetapan desa prioritas dan revitalisasi data Data Kemiskinan.
Visi NTB Makmur dan Mendunia alan bisa dicapai ketika kemiskinan ditangani secara menyeluruh, terukur, dan kolaboratif. Kita tidak hanya menurunkan angka statistik, tapi membangun martabat, kemandirian, dan daya saing masyarakat NTB.
Untuk semua ini Gubernur, telah mulai meletakkan pondasi dan mengarahkan perangkat daerah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama membangun ekosistem sosial yang kuat, inovatif, dan inklusif sebagai fondasi utama menuju NTB yang lebih sejahtera. (*)
