Mataram (NTB Satu) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, kembali menetapkan tersangka baru, terkait kasus pasir besi. Kali ini, Kejati menetapkan Direktur Utama dari PT. AMG berinisial Psw.
Dugaan awal penyidik, bos PT. AMG itu menjadi dalang di belakang kasus yang bergulir sejak awal tahun 2023 lalu. Dimana, keuntungan dari hasil jual tambang, sepenuhnya untuk keuntungan pribadi.
“Seharusnya uang tersebut masuk ke kas negara,” kata Kajati NTB, Nanang Ibrahim Soleh, Kamis 12 April 2023.
Menanggapi hal tersebut, Dirut PT. AMG Psw, melalui kuasa hukumnya, Basri Mulyani, SH.,MH mengatakan, pihaknya menghormati porses hukum yang sedang berjalan.
“Kami hormati dan mengapresiasi kinerja dari kejaksaan,” katanya kepada NTBSatu.
Pun dengan sangkaan dari penyidik, terkait keuntungan dari pasir besi yang seharusnya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kliennya menegaskan siap untuk mengembalikannya ke negara.
“Terkait dugaan penyidik soal klien saya yang menerima hasil penjualan dari RA sebesar Rp4,6 miliar itu. Kami siap untuk mengembalikannya, jika memang masuk sebagai PNBP,” ujarnya.
Sementara soal adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp30 miliar, secara tegas Basri enggan menanggapinya. “Kalau soal kerugian Rp30 miliar itu, silahkan tanya ke penyidik,” tegasnya.
Sebagai informasi, Direktur Utama PT. AMG inisial Psw dijemput paksa penyidik Kejati NTB di kediamannya di daerah di Jakarta. Upaya tersebut lantaran tersangka selalu mangkir dari pemanggilan penyidik.
Alhasil, pada Kamis 13 April 2023, penyidik menetapkan Psw sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Mataram.
Pantauan NTBSatu di lokasi, PSW sampai di Gedung Kejati NTB sekitar pukul 15.02 Wita. Dia kemudian segera dibawa menuju ruang Pidsus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sebagai informasi, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan tiga orang tersangka. Sebelumnya Kepala Cabang PT AMG inisial RA dan Kadis ESDM NTB, ZA. (MIL)
Lihat juga:
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
- LIPSUS – Jalan Mundur Layanan Kesehatan NTB
- Interpelasi DAK 2024 Terancam Dijegal: Golkar Abstain, 2 Fraksi Bertahan
- Jaksa Isyaratkan tak Lanjutkan Penanganan Kasus SPPD DPRD Lombok Utara
- Hilangkan Sejumlah OPD, Pemprov NTB Hemat Rp200 Miliar per Tahun
- Film Conclave Meledak! Jumlah Penonton Naik 283 Persen Pasca Paus Fransiskus Wafat
