Mataram (NTBSatu) – Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini berada di posisi bawah dalam Indeks Daya Saing Digital Indonesia 2025, tepatnya peringkat ke-30 dari 38 provinsi.
Indeks Daya Saing Digital di NTB menjadi catatan penting di era kepemimpinan Iqbal – Dinda, yang mengusung visi transformasi digital inklusif untuk mendorong kemajuan daerah.
East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 mengukur daya saing digital melalui tiga sub-indeks utama, yakni Input, output, dan penunjang, yang dirinci menjadi 9 pilar dan 50 indikator.
Pilar-pilar tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengeluaran TIK, kinerja ekonomi digital. Kemudian, kewirausahaan, ketenagakerjaan, infrastruktur digital, akses keuangan digital, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah.
Jauh Tertinggal dari Provinsi Lain
Skor NTB, 37,0 poin jauh tertinggal dari DKI Jakarta yang mencatat skor tertinggi nasional 78,4 poin.
Provinsi tetangga seperti Jawa Timur (53,7 poin) dan Bali (50,0 poin) telah jauh meninggalkan NTB. Bahkan dari provinsi dengan tantangan geografis serupa seperti Kalimantan Timur (47,9 poin) dan Sulawesi Selatan (44,1 poin).
Ironisnya, NTB kini sejajar dengan provinsi-provinsi di wilayah timur yang selama ini lekat dengan narasi keterisolasian seperti Papua Selatan (36,5 poin) dan Papua Barat Daya (34,9 poin).
Tantangan Digital NTB di Era Iqbal–Dinda
Menanggapi hasil tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB H. Yusron Hadi mengakui, digitalisasi pelayanan publik di NTB masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Belum terintegrasi secara optimal.
“Kita sudah menerapkan beberapa proses digital dalam pelayanan publik, namun masih tercecer. Saat ini, kami sedang membangun sistem Integrated Digital Government System (IDGS) yang akan menghimpun dan mengintegrasikan seluruh proses digital. Termasuk sinergi dengan kabupaten/kota, serta fitur-fitur yang mempercepat pelayanan publik,” ujar Yusron kepada NTBSatu, Minggu, 1 Juni 2025.
Ia menyebut, tahun 2025 adalah tahun fondasi. Di mana NTB membangun pusat integrasi dan penguatan sistem digital pemerintahan dengan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia kompeten, dan perangkat lunak handal.
Fokus utama Pemprov NTB, memperkuat ekosistem digital yang inklusif, meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki infrastruktur teknologi. Termasuk menghadirkan layanan publik digital yang mudah diakses dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
SPBE NTB Masuk Kategori Sangat Baik
Di sisi lain, dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), NTB mencatat skor 3,56 dari maksimal 5,0. Artinya sudah masuk kategori sangat baik.
NTB juga telah memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana digital.
Yusron menjelaskan, pemerintah pusat kini tengah mengembangkan konsep Pemerintahan Digital (Digital Government) yang mencakup SPBE dan banyak komponen lainnya.
“Kami baru saja melakukan studi tiru ke Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang telah lebih maju dalam pengembangan pemerintahan digital. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mempercepat pengembangan di NTB,” tutupnya. (*)
