Mataram (NTBSatu) – Mengantisipasi tren harga beras naik yang terjadi belakangan ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mempersiapkan berbagai strategi untuk mencegah inflasi yang berkelanjutan.
Harga beras melonjak beberapa waktu lalu, menjadi biang kerok inflasi di sejumlah wilayah. Bahkan hal tersebut turut menyumbang perolehan Indeks Harga Pangan NTB di atas rerata nasional, berada pada tiga besar tertinggi sebagai mana catatan Kementerian Dalam Negeri pada minggu pertama Maret ini.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah meliputi Keterjangkauan Harga, menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan meningkatkan Komunikasi yang efektif.
“Kami sudah koordinasi intens dengan TPID, dan OPD terkait. Nah, sekarang harga beras perlahan melandai, di Sumbawa informasinya sudah Rp12.000 per kilogram. Karena memang sejumlah daerah sudah memasuki masa panen, walaupun bukan panen raya,” ujar Nelly pada NTBSatu, Senin, 18 Maret 2924.
Hal penting lainnya, lanjut Nelly, adalah upaya memaksimalkan penerapan regulasi tentang pengendalian dan pengawasan distribusi gabah ke keluar daerah NTB. Hal ini bertujuan menjaga stok di dalam daerah, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
“Pelajaran untuk kita ke depannya, jangan gegabah menjual gabah keluar daerah. Kalau terlalu banyak yang keluar, otomatis stok tak bisa terpenuhi. Akibatnya, kita akan datangkan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Distribusi gabah ke luar daerah juga berdampak pada minimnya jumlah gabah petani yang diserap oleh pihak Bulog. Padahal pembelian gabah oleh Bulog bertujuan untuk menyerap gabah petani dan akan kembali mendistribusikannya kepada masyarakat.
“Kalau beras mahal, Bulog akan mengeluarkan stoknya dengan harga yang lebih murah. Stok tersebut adalah gabah atau beras yang dibeli dari petani saat musim panen,” katanya.
Terpisah, Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, mengatakan telah mengaktifkan pergub larangan pengiriman gabah keluar daerah.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB No. 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya yang bersumber dari padi-padian. Selain itu, pergub tersebut juga sebagai payung hukum menjamin ketersediaan gabah yang cukup karena Provinsi NTB sebagai lumbung beras nasional.
Penerapan pergub tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari imbauan kepada masyarakat petani, pembeli, hingga pihak yang mendistribusikan ke luar daerah. Termasuk pemantauan di sejumlah pelabuhan yang menjadi jalur distribusinya.
“Untuk menjamin ketersediaan stok di dalam daerah, kita terapkan Pergub Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah ini. Bila perlu nanti di sejumlah lokasi keluar nya gabah, seperti pelabuhan itu ditulis besar-besar Gabah Dilarang Keluar,” pungkasnya.
Pantauan sementara NTBSatu, Di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, pagi ini harga beras sudah mulai stabil. Harga medium dibandrol Rp14.000-15.000 per kilogram. Sementara premium masih diangka Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. (STA)
