Mataram (NTBSatu) – Di tengah kembali maraknya kasus Covid-19 saat ini, ternyata banyak oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan tersebut.
Modusnya, oknum tersebut akan menelepon secara acak atau random dan mengatasnamakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk menanyakan tentang keikutsertaan vaksinasi Covid-19.
Perihal itu, Kemenkes melalui stori Instagram resminya yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Senin, 11 Desember 2023 mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada jika ada modus tersebut.
Adapun, isi imbauan Kemenkes tersebut sebagai berikut:
“#Healthies jika ada yang telepon mengatasnamakan Kementerian Kesehatan RI, menanyakan mengenai: Apakah sudah divaksinasi, tekan 1 jika sudah, tekan 2 jika belum, dapat dipastikan bahwa hal ini adalah HOAX!” tulis imbauan tersebut.
Berita Terkini:
- Lantik 83 PPIH Embarkasi Lombok, Wakil Gubernur Apresiasi Pelayanan Haji di NTB
- Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Respons Dugaan Pungli di Pelabuhan Gili Mas: Itu Tiket Penumpang Tambahan
- Molor 112 Hari, DPRD NTB Sebut Pembangunan RS Mandalika Proyek Gagal
- Gubernur Lalu Iqbal Bantah Isu Dugaan Kadistanbun NTB Ditawari Demosi Mandiri
“Akibatnya fatal, telepon akan diblokir dan diretas, serta semua data perbankan/online banking akan dibobol,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Kemenkes meminta semua masyarakat berhati-hati. Kemenkes meminta masyarakat mencari informasi resmi Kemenkes di akses website dan akun media sosial resmi Kemenkes. Adapun akun resmi Instagram @kemenkes_ri dan YouTube Kementerian Kesehatan RI.
Juru Bicara Kemenkes RI, Mohammad Syahril menegaskan, Kemenkes tidak pernah melakukan panggilan telepon terkait status vaksinasi masyarakat.
Mengenai vaksinasi, lanjut Syahril, masyarakat dapat mengakses status vaksinasi melalui platform SatuSehat atau masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan menghubungi WhatsApp Kemenkes RI 0811 1050 0567, email [email protected], atau Call Center di nomor 119 ext. 9
““Tidak pernah ada telepon dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga pemerintah lainnya. Isi pesan itu adalah hoaks,” jelas dr. Syahril dalam keterangan resmi Kemenkes RI. (MYM)
