Mataram (NTB Satu) – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus NTB, menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi NTB pada Selasa 12 April 2022.
Massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus NTB tersebut, terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan di NTB diantaranya PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, GMNI, dan KMHDI.
Kegiatan unjuk rasa tersebut berjalan sejak pukul 09.00 Wita, mulai dari depan gedung kepemudaan KNPI NTB, kemudian berlanjut ke Polda NTB dan terakhir di titik utama yakni Kantor DPRD Provinsi NTB.
Dalam orasinya Ketua DPD IMM NTB Muhammad Anhar mengatakan, di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat NTB akibat Pandemi Covid-19 yang melanda sejak dua tahun lalu, rakyat kembali dibuat sengsara dengan adanya kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng.
“BBM naik, PPN naik 11% rakyat semakin dibuat sengsara,” teriak Anhar.
Di samping itu ia juga menekankan penolakan terhadap adanya wacana yang dibangun oleh beberapa orang Menteri untuk menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
“Segera copot Menteri Luhut, kami meminta kepada Ketua DPRD NTB untuk segera bersurat ke Presiden. Kaitan dengan perpanjangan masa jabatan, itu sudah melanggar konstitusi,” tegasnya.
Anhar juga meminta agar Ketua Dewan segera berkordinasi dengan Gubernur NTB mencari jalan tengah agar stabilitas Bahan Pokok (Bapok) di NTB terjaga.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaida saat menemui massa aksi mengatakan, apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi sudah diakomodir oleh pihak DPRD NTB. Bahkan, pihaknya sudah bersurat ke Presiden RI.
“Kaitan dengan beberapa point tuntutan adik-adik mahasiswa, kami pada hari senin kemarin sudah bersurat ke Presiden RI dan telah diterima oleh Sekretariaran Negara,” jelas Isvie di depan ratusan mahasiswa.
Isvie juga mencatat ada beberapa tuntutan massa aksi, diantaranya penolakan kenaikan harga BBM, PPN dan bahan pokok. Disamping itu, Politikus partai Golkar itu juga mendukung apa yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024.
“Kami bagian dari rakyat, apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik mahasiswa juga merupakan apa yang sedang kami rundingkan di DPRD,” sambungnya.
Sementara itu kaitan dengan adanya permasalahan terkait Program Bidikmisi, Isvie mengatakan pihaknya akan memanggil semua Rektor dari Pergurian Tinggi se-NTB pada Jum’at mendatang. (MIL)
