Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Mukhtar menerima Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (TPPD) tingkat Provinsi NTB tahun 2024.
Mukhtar mengatakan, tahun lalu, Pemkot Bima terpilih menjadi salah satu nominasi penghargaan pembangunan daerah terbaik mewakili provinsi NTB.
“Kita semua berharap tahun ini dapat meraih prestasi yang lebih baik,” katanya di Aula kantor Bappeda, Senin, 5 Februari 2024.
Hasil penilaian dokumen PPD tahun 2024, Kota Bima meraih nilai tertinggi pada beberapa indikator penilaian, seperti indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB. Kemudian, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.
“Juga transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi, dan arah kebijakan terkait dengan RPJMD dan RPJ,” bebernya.
Berita Terkini:
- BREAKING NEWS- Enam Mahasiswa Ditangkap saat Aksi Blokade Jalan, Kapolsek Mataram Jadi Sasaran Bogem
- Maskapai Terbatas, Tiket Pesawat Lombok – Bima Meroket 5 Kali Lipat
- Dibantah, MXGP Batal Digelar di NTB
- Masyarakat Keluhkan Naiknya Harga Gula, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
Selain itu, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.
Poin berikutnya, ketersediaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan. Kemudian tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.
“Ada poin penilaian dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional pengembangan dan pemerataan wilayah untuk mengurangi kesenjangan rencana kerja pemerintah 2024,” bebernya.
Terakhir, kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep tematik, holistik, integrative, dan spesial. Seperti tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas.
H. Mukhtar menambahkan, pada sisi lain, ke depan ada beberapa indikator yang menjadi PR antara lain, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, tingkat pembangunan terbuka dan jumlah pengangguran serta ketimpangan.
Kurangnya pencapaian terhadap ketiga indikator tersebut dapat kita simulasikan karena belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah sehingga menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain serta kurangnya keterampilan masyarakat pencari kerja.
“Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan,” sebut Mukhtar.
“Saya apresiasi kinerja perangkat daerah, khususnya menyangkut unsur pelayanan publik, perencanaan dan inovasi daerah, pengelolaan keuangan dan pengawasan, sosial, pendidikan dan kesehatan, ke depan akan terus kita tingkatkan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bappeda Kota Bima, Adisan menyampaikan, sesuai tahapan penghargaan PPD tahun 2024, saat ini memasuki tahapan penilaian kedua.
Adisan menuturkan, penghargaan pembangunan daerah ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, tetapi oleh Bappenas RI sejak tahun 2018 penghargaannya diubah menjadi PPD.
Sejak saat itu Pemkot Bima selalu ikut serta mengikuti ajang tersebut bersama kota Mataram mewakili provinsi NTB pada tingkat nasional.
“Insyaallah mudah-mudahan tahun ini besar harapan kami Kota Bima dapat mewakili Provinsi NTB pada ajang PPD tingkat Nasional,” tutupnya. (KHN/*)
