Mataram (NTBSatu) – Project Director Samota Enduro Gemilang (SEG), Diaz Rahmah Irhani menyebut gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) di Sirkuit Selaparang masih negosiasi dengan Pemkot Mataram.
“Kami masih bernegosiasi untuk menempuh jalan tengah terbaik,” ungkap Diaz, dikonfirmasi Jumat, 31 Mei 2024.
Diaz mengakui banyak isu penolakan MXGP di Selaparang. Untuk menepis isu penolakan, SEG bersilaturahmi dengan Pemkot Mataram, Kamis, 30 Mei 2024.
Menurut Diaz, Pemkot Mataram tidak menutup ruang dialog terhadap penyelenggaraan acara. Karena, pada prinsipnya, Pemkot Mataram terbuka akan segala bentuk kegiatan positif.
Soal pertemuan SEG dengan Pemkot Mataram, Diaz menyebutkan bahwa pertemuan itu ialah rekomedasi dari Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana.
“Kami ingin mengklarifikasi terkait pernyataan Pak Mohan soal tidak adanya konfirmasi dari SEG ke Pemkot Mataram soal MXGP di Selaparang. Penyetujuan MXGP terlaksana dua kali di Lombok baru terkonfirmasi pada 22 Mei 2024 lalu, sehingga kami baru bisa konfirmasi kemarin ke Pemkot Mataram,” jelas Diaz.
Lebih lanjut, Diaz menjelaskan, SEG akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam minggu ini.
Banyak pihak menyebutkan bahwa MXGP mengalami kerugian. Namun, Diaz tetap meyakini bahwa MXGP akan banyak membawa dampak positif, terutama pada sektor ekonomi dan pariwisata.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
- Aktivis Mahasiswa Lombok Timur Desak Dirut RSUD Soedjono Dipecat
“Tentunya hal-hal yang kurang baik dari penyelenggaraan tahun kemarin menjadi catatan khusus untuk dapat diperbaiki di tahun ini,” tandas Diaz.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menolak untuk melaksanakan MXGP di Selaparang. Sebab, gelaran tersebut, menurut Mohan, tidak terlalu membawa dampak yang signifikan bagi Kota Mataram.
Bagi Pemkot Mataram tentunya mengambil pembelajaran dari penyelenggaraan di tahun 2023 lalu, karena tidak ada sesuatu yang didapatkan, bahkan Pemkot Mataram hanya mendapatkan masalahnya saja dari event motorcross tersebut.
“Jadi, kita hanya mendapatkan masalahnya saja yang sampai hari ini masalah yang harus kita selesaikan,” terangnya.
Mohan mengingatkan, jika penyelenggara ingin melaksanakan kegiatan MXGP di Sirkuit Selaparang diminta menyelesaikan sisa masalah sebelumnya. Jangan hanya menaikkan lokasi kegiatan di Kota Mataram. Oleh karena itu, penyelenggara diperingatkan kembali untuk menyelesaikan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp800 juta. “Kalau kami tidak setuju, mereka mau apa. Pokoknya saya warning kepada penyelenggara,” tegasnya. (GSR)
