Wamendagri Bima Tekankan Pemerintah Harus Berpihak pada Mahasiswa, Singgung Pelarangan Film “Pesta Babi”
Mataram (NTBSatu) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Indonesia, Bima Arya menegaskan, pemerintah pusat maupun daerah, hendaknya berpihak pada suara kritis seperti mahasiswa. Hal itu ia tegaskan dalam momentum Bedah Buku “Babad Alas” karya Bima Arya di aula Prof. Zainal Asikin, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Selasa, 19 Mei 2026.
“Keberpihakan terhadap mahasiswa adalah sebuah nilai dan ideologi yang harus difokuskan sebagai seorang pemimpin. Seharusnya kita bisa menerima pandangan kritis dari mereka,” ujar Bima Arya kepada NTBSatu usai acara, Selasa, 19 Mei 2026.
Mantan Wali Kota Bogor itu juga menyebut, perbedaan pandangan dalam sebuah pemerintahan adalah sebuah kewajaran. Ia menganggap, hal itu seharusnya menjadi tantangan bagi pemerintah.
“Memimpin birokrasi itu nggak mudah, kita nggak bisa liat mana yang baik atau buruk. Tetapi ketika ada pandangan berbeda, hendaknya kita terima, jangan justru dilawan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga memberi saran kepada pemerintah daerah agar mencicil pekerjaan untuk masyarakat. Hal itu karena pemerintah daerah kerap kebingungan tentang apa yang hendaknya dilakukan, sehingga pekerjaan tersebut menumpuk.
“Salah satu strateginya adalah kita bisa mencicil harapan warga. Banyak Bupati hari ini sering bingung mau kerjain apa. Sehingga perlu ideologi dan semangat untuk konsisten bekerja,” jelasnya.
Pelarangan Film “Pesta Babi”
Berkaitan dengan keberpihakan terhadap mahasiswa, Bima Arya juga menyebut, sikap Pemerintah Pusat adalah menerima dan tidak ada pelarangan sama sekali.
“Sebenarnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, nggak ada pelarangan dari Pemerintah Pusat untuk film itu sendiri. Jadi silakan menonton saja,” jelasnya.
Ia tidak menjelaskan lebih dalam, mengenai kasus pelarangan nonton bareng (nobar) film ini di beberapa kampus di NTB. Namun, ia hanya menekankan, sikap Pemerintah Pusat adalah menerima dan tidak mempermasalahkan nobar film tersebut, selayaknya perintah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
“Seperti yang dikatakan pak Menko Kumham aja intinya,” tutup Bima Arya. (Zani)
