PKN2 NTB, Milestone Corporate University Menuju Kemandirian Bangkom ASN

Oleh: Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM (Sekretaris Tim Penjaminan Mutu BPSDMD NTB & Alumni PKN2 Tahun 2019)

—

Cerita dari Negara Maju: Mereka Serius Soal SDM, Kita?

Coba bayangkan Singapura atau Korea Selatan. Negara sekecil itu bisa melesat karena satu alasan: mereka menempatkan pengembangan SDM sebagai tujuan utama, bukan sekadar kegiatan pelengkap. Pegawai negerinya dikelola profesional, menjadi motor perbaikan sistem, bukan biang birokrasi berbelit.

Lantas, di mana posisi Indonesia?

Jujur saja, peringkat kita masih tertahan. Indeks Efektivitas Pemerintah (Bank Dunia) masih di peringkat 75. Indeks Persepsi Korupsi bahkan sempat turun. Artinya: kompetensi ASN kita belum merata, dan intervensi politik masih terlalu kental dalam manajemen kepegawaian.

Lalu apa yang dilakukan pemerintah pusat? LAN RI berdasarkan Perpres No. 93 Tahun 2024 bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, terus mendorong akreditasi lembaga pelatihan. Menpan RB menggencarkan Human Capital Management System dan jabatan fungsional. BKN mengintegrasikan hasil diklat ke dalam data pokok kepegawaian. Dan melangkah lebih jauh dalam implementasi Manajemen Talenta. Tapi semua kebijakan itu hanya akan hidup jika daerah bergerak menuju gerbang meritokrasi. ASN daerah kini bisa bersaing dalam manajemen talenta menjadi calon pemimpin bangsa masa depan. Salah satu ikhtiarnya melalui Penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II, yang dulu dikenal namanya Diklatpim Tingkat II. 

Ketika PKN2 2017 dan 2019 tidak jadi milestone akreditasi : Perjuangan yang Tak Dihitung

Sebenarnya, Pemprov NTB sudah 2 Kali menyelenggarakan PKN2, yakni Diklatpim Tingkat II Tahun 2017 dan PKN2 Tahun 2019. Kurang sebulan yang lalu. Saya dan Kepala BPSDMD NTB bertemu dengan Deputi III dan Deputi IV LAN RI. Kami datang dengan semangat dan penuh harap. Kami cerita bahwa tahun 2019 kami pernah menyelenggarakan PKN2. Pesertanya 80 orang, bukan hanya dari NTB, tapi juga dari NTT dan Papua Barat. Sebelumnya, tahun 2017, kami juga pernah menggelar Diklatpim Tingkat II, meski masih belum bermerek “nasional”. Tapi jawaban LAN RI membuat kami terdiam: Semua itu tidak bisa dijadikan milestone akreditasi. Mengapa? Karena akreditasi menuntut keberlanjutan dan keberlanjutan itu menjadi jejak evidance based PKN setelahnya. Setelah 2019, Covid-19 datang. PKN2 vakum. Dan vakum selama hampir tujuh tahun berarti kami harus memulai dari nol. Kekecewaan itu lebih pahit karena kami berdua adalah alumni PKN2 2019. Kami merasakan sendiri bagaimana pelatihan itu berjalan baik. Fasilitas yang sangat memadai, Fasilitator dan Narasumber mumpuni dan handal dan support system yang juga membanggakan. Tapi karena vakum oleh Covid19 maka keberlanjutan pelatihan terhenti.  Penjaminan mutu kelembagaan tidak berjalan, maka perlu akreditasi ulang supaya pengakuan nasional bagi BPSDMD Pemprov NTB nantinya bisa mandiri menyelenggarakan PKN2. 

Dari pengalaman ini, kami belajar pengembangan SDM/ASN tidak boleh berhenti. Harus tetap berlanjut. Apalagi sekarang Transformasi Pembelajaran sangat variatif, adaptif dan dinamis. 

Corporate University : Solusi dan Lebih dari Sekadar Nama

Apa sebenarnya Corporate University (Corpu) itu? Jeanne C. Meister, pakar Corpu dunia, mendefinisikannya sebagai “payung strategis untuk mengembangkan pembelajaran individu dan organisasi guna mendukung tujuan bisnis” . Corpu bukanlah gedung. Bukan stiker di dinding. Corpu adalah proses, bukan sekadar tempat .

Meister mengidentifikasi sepuluh prinsip kunci Corpu yang sukses, di antaranya :

1. Pembelajaran dalam mendukung tujuan bisnis—bukan sekadar kegiatan seremonial.
2. Kurikulum inti yang dirancang di sekitar “Three Cs” : Corporate Citizenship (nilai-nilai organisasi), Contextual Framework (pemahaman bisnis), dan Core Competencies (kompetensi inti) .
3. Melatih seluruh rantai nilai (value chain). Bukan hanya pegawai, tapi juga mitra dan pemangku kepentingan.
4. Mengukur output sekaligus input, evaluasi dampak, bukan sekadar kehadiran.
5. Memperlakukan pembelajaran sebagai investasi, bukan biaya. Dengan mekanisme pendanaan mandiri (self-funding).

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi HCDP (Human Capital Development Plan). HCDP adalah peta jalan yang menjawab pertanyaan: “ASN seperti apa yang kita butuhkan lima atau sepuluh tahun ke depan?”

Dan satu-satunya cara untuk menguji apakah Corpu dan HCDP benar-benar hidup adalah dengan melihat: apakah PKN2 yang kita selenggarakan sendiri mampu menghasilkan pemimpin yang adaptif dan berdampak?

Tema yang Pas di Era Guncangan Global

Tahun 2026, PKN2 NTB akan dimulai lagi. Dan temanya sangat tepat waktu: “Kepemimpinan Adaptif dalam Mengelola Agenda Strategis Daerah untuk Mewujudkan Resiliensi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.”

Kepala LAN sendiri menegaskan bahwa PKN Tingkat II adalah wadah mencetak pemimpin yang kompeten di tengah tantangan kualitas SDM yang masih dipengaruhi berbagai aspek, seperti : pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, hingga kondisi sosial.

Bahasa sederhananya: kita sedang mencari pemimpin yang tidak pingsan saat krisis datang. Pemimpin yang bisa memutar otak saat anggaran dipotong, yang bisa tetap mengantarkan program saat bencana melanda. Namun, seiring itu Pemimpin yang harus tetap waras dalam integritasnya agar terhindar dari potensi melakukan kecurangan, korupsi dan malladmistrasi. 

Jika NTB mampu mandiri menyelenggarakan PKN2, apa dampaknya bagi kita semua?

Pertama, ekonomi MICE hidup. PAD naik, UMKM hjdup, jasa transportasi lokal berputar. Peserta dari provinsi lain membawa uang ke NTB.

Kedua, inovasi meledak. Setiap peserta PKN2 wajib membuat Proyek Perubahan—solusi nyata atas masalah di daerahnya. Proyek ini bisa menjadi peraih Innovation Government Award dari Kemendagri. NTB bisa masuk peta inovasi nasional.

Ketiga, kebijakan tepat sasaran. Tidak ada lagi program yang “ngawur”. Karena peserta dididik dengan metode action learning—belajar sambil memecahkan masalah sungguhan. Hasilnya: kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar keinginan pimpinan. Inilah yang disebut resiliensi tata kelola. Bukan hanya kuat. Tapi cerdas, cepat belajar, dan selalu berdampak.

Penjaminan Mutu: Jantung yang Sering Dilupakan

Banyak  penyelenggara diklat yang ingin segera mandiri. Ingin diakui. Ingin lepas dari bayang-bayang pusat. Tapi sayangnya, mereka lupa satu hal : tanpa penjaminan mutu yang baik, pelatihan hanya akan menjadi kegiatan mubasir. Peserta datang. Peserta duduk. Peserta mendengar. Peserta pulang. Lalu tidak ada yang berubah. Proyek perubahan hanya jadi dokumen mati. Anggaran habis. Waktu terbuang. Dan birokrasi tetap jalan di tempat. Jauh dari Delivery Services justru menjadi Elite Style Services. 

Konsep Kinerja Manusia dari Thomas F. Gilbert

Di sinilah kita perlu merujuk pada Thomas F. Gilbert, tokoh besar dalam Human Performance Technology. Dalam bukunya Human Competence: Engineering Worthy Performance (1978), Gilbert memperkenalkan Behavior Engineering Model (BEM) yang membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manusia ke dalam enam variabel :

Faktor Lingkungan (di luar kendali individu):

1. Informasi (data, petunjuk, umpan balik)
2. Sumber daya (alat, waktu, bahan)
3. Insentif (konsekuensi, motivasi, penghargaan)

Faktor Repertoar Individu (dalam diri individu):

1. Pengetahuan (keterampilan, pelatihan)
2. Kapasitas (bakat, kemampuan alami)
3. Motivasi (keinginan, komitmen)

Apa implikasinya bagi PKN2? Banyak program pelatihan hanya fokus pada faktor nomor 4 (pengetahuan). Mereka berpikir: “Kasih materi, kasih sertifikat, selesai.” Padahal, Gilbert mengajarkan bahwa performances are typically multi-determined—kinerja ditentukan oleh banyak faktor sekaligus .

Jika setelah PKN2 seorang pejabat tidak mengimplementasikan proyek perubahannya, jangan langsung menyalahkan orangnya. Bisa jadi: informasinya tidak jelas, sumber dayanya tidak tersedia, atau insentifnya tidak mendukung. Penjaminan mutu yang baik harus mampu mengidentifikasi hambatan sistemik ini, bukan sekadar menilai peserta.

Poin Utama Penjaminan Mutu

Oleh karena itu, untuk PKN2 NTB 2026, kami melakukan gebrakan. Bidang Kelembagaan, Kerjasama, Penjaminan Mutu, dan Transformasi Pembelajaran bergerak bersama. Kami berkolaborasi langsung dengan Deputi IV LAN RI.

Dan yang paling penting: kami menunjuk Prof. Dr. H. Agusdin, MBA—Koordinator Program S3 Doktor Manajemen Universitas Mataram—sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi ASN NTB.

Mengapa akademisi? Karena independensi adalah syarat mutlak mutu. Beliau tidak punya kepentingan politik. Tidak punya utang budi pada siapa pun. Tugasnya hanya satu: memastikan PKN2 ini benar-benar berkualitas. Karenanya, koordinasi dan Kolaborasi Penjaminan Mutu bersama Deputi IV LAN RI dijalankan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Kepala LAN terbaru (Perka LAN No. 7 Tahun 2021), ada empat pilar utama penjaminan mutu:

1. Mutu Input — Siapa yang Belajar dan Apa yang Dipelajari?

Peserta harus dari talent pool, bukan titipan. Kurikulum harus 70% standar nasional dan 30% isu lokal NTB. Tidak boleh ada materi “penggembosan”.

2. Mutu Proses — Bagaimana Belajar Terjadi?

Ceramah tidak boleh mendominasi. Metode harus andragogi aktif: studi kasus, action learning, simulasi kepemimpinan. Peserta harus berkeringat berpikir, bukan sekadar mengantuk di kursi.

3. Mutu Output & Outcome — Apa Dampaknya Setelah Pelatihan?

Ini yang paling penting. Evaluasi tidak berhenti di “senang” atau “nilai A”. Tim QA akan mengukur: apakah proyek perubahan benar-benar diimplementasikan? Apakah kinerja organisasi meningkat? Inilah yang disebut Kirkpatrick Level 3 dan 4—atau dalam bahasa Gilbert: apakah terjadi worthy performance yang bernilai bagi organisasi? 

4. Mutu Penyelenggaraan — Apakah Sistemnya Andal?

Mulai dari presensi digital, ketersediaan bahan ajar, keamanan pangan, hingga kenyamanan fisik peserta. Semua harus terukur, tidak boleh kira-kira.

Mengawal Dua Cita: Asta Cita Indonesia Emas dan Sapta Cipta NTB Makmur Mendunia

PKN2 ini bukan urusan BPSDMD semata. Bukan juga urusan ASN saja. Ini adalah urusan seluruh rakyat NTB.

Mengapa? Karena lulusan PKN2 akan menjadi ujung tombak implementasi Asta Cita (program nasional) dan Sapta Cita NTB Makmur Mendunia .

Merekalah yang akan memastikan:

• Program pengentasan kemiskinan tidak berhenti di kertas.
• Hilirisasi SDA NTB berjalan dengan tata kelola yang sehat, bukan yang korup.
• Birokrasi tidak gemuk dan lamban, tapi lincah dan solutif.

Lebih dari itu, PKN2 yang bermutu menjadi fondasi implementasi Corporate University (Corpu) dan Human Capital Development Plan (HCDP). Hasil asesmen dan proyek perubahan dari PKN2 harus masuk ke dalam sistem manajemen talenta. Artinya: promosi jabatan tidak lagi berdasarkan “siapa kenal siapa”, tapi berdasarkan bukti kompetensi yang dihasilkan selama dan setelah PKN2.

Inilah yang kami sebut Bangkom (Pengembangan Kompetensi) yang mandiri. Bukan sekadar menyelenggarakan pelatihan sendiri, tapi menyelenggarakan pelatihan yang benar-benar mengubah perilaku dan kinerja ASN. Dan pada akhirnya, mengubah kualitas layanan publik untuk rakyat.

—

PKN2 Bukan Agenda Formalitas

Eksplorasi Kompetensi, Ide, dan Gagasan dan Solusi Berdampak.

PKN2 bukanlah ajang seremonial. Bukan tempat untuk “tukar kartu nama” lalu pulang. Bukan juga sekadar kebutuhan administratif untuk naik pangkat. Ini adalah panggung bagi para pemimpin. Maka kepada para Pejabat Eselon II dari kabupaten/kota se-NTB, para Jabatan Pimpinan Tinggi Pemprov NTB, serta peserta dari Kementerian dan Provinsi lainnya yang akan mengikuti PKN2 NTB 2026 : Eksplorasilah ikompetensi sepenuhnya. Jangan bersembunyi di balik jabatan. Keluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan terbaik yang selama ini mungkin tertahan oleh rutinitas birokrasi.

Hasilkan Proyek Perubahan yang berdampak nyata—bukan sekadar laporan tebal yang berakhir di lemari. Proyek yang menuntaskan program unggulan daerah dan nasional. Proyek yang membuat rakyat merasakan perbedaan: pelayanan lebih cepat, kebijakan lebih tepat, anggaran lebih bermanfaat.

Behavioral Engineering Pasca Pelatihan

Satu hal yang tidak kalah penting, bahkan mungkin yang paling penting: rekayasa perilaku (behavioral engineering) pasca pelatihan.

Ingatlah kembali Behavior Engineering Model (BEM) dari Gilbert . Belajar di kelas selama berminggu-minggu hanya menyentuh satu dari enam faktor kinerja: pengetahuan. Empat faktor lainnya berada di lingkungan kerja Anda:

• Informasi: Apakah atasan Anda memberikan umpan balik yang jelas?
• Sumber daya: Apakah Anda diberi alat dan waktu untuk mengimplementasikan proyek?
• Insentif: Apakah keberhasilan Anda diakui dan dihargai?
• Kapasitas: Apakah tugas sesuai dengan kemampuan Anda?
• Motivasi: Apakah Anda sendiri benar-benar ingin berubah? Tanpa rekayasa terhadap faktor-faktor ini, proyek perubahan terbaik sekalipun akan mati di jalan.

Oleh karena itu, kami berkomitmen : PKN2 NTB tidak berakhir saat penutupan. Tim Penjaminan Mutu akan melakukan pendampingan pasca pelatihan, memastikan bahwa lingkungan kerja mendukung implementasi, dan mengukur dampak nyata terhadap kinerja organisasi.

Target Kami

• 2026: PKN2 pertama pasca-vakum, dengan mutu terukur dan diaudit independen.
• 2027: PKN2 kedua, proses akreditasi berjalan penuh.

2028: NTB resmi mandiri menyelenggarakan PKN2. Tanpa bayangan pusat. Dengan bangga. Inilah wujud nyata Corporate University yang tidak hanya ada di papan nama. Inilah jawaban atas tantangan SDM global yang kita hadapi. Inilah kontribusi NTB untuk Indonesia yang lebih bermartabat.

Bukan sekadar mandiri. Tapi mandiri, bermutu, dan berdampak bagi rakyat. Selamat belajar, para pemimpin perangkat daerah NTB. Rakyat menanti karya nyata dan legacy dari Anda semuanya.(drna47)