Oleh: Izzus SoekaTafsir – Mahasiswa Muhammadiyah Mataram
Ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menemukan wajah paling telanjangnya di wilayah pesisir Timur, seperti Soromandi, Kabupaten Bima. Di tengah narasi besar pemerataan dan jargon “NTB Makmur Mendunia” yang terus dipromosikan oleh pemerintahan Lalu Muhamad Iqbal, masyarakat justru menyaksikan kenyataan yang berbanding terbalik: daerah dengan kerusakan infrastruktur paling berat tidak memperoleh prioritas anggaran perbaikan jalan. Persoalan ini bukan lagi sekadar soal aspal dan lubang jalan, melainkan cermin watak kekuasaan yang gagal menjadikan keadilan pembangunan sebagai fondasi utama pemerintahan.
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Masalah utamanya adalah tidak dialokasikannya anggaran yang memadai untuk penanganan jalan rusak di kawasan Soromandi dan sejumlah wilayah pesisir Timur NTB. Jalan-jalan provinsi yang menjadi urat nadi distribusi hasil tani, akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat dibiarkan dalam kondisi rusak berat bertahun-tahun. Kecelakaan kendaraan pengangkut hasil pertanian terus berulang, mobilitas warga terganggu, dan biaya ekonomi masyarakat semakin tinggi akibat buruknya infrastruktur.
Padahal dalam teori kebijakan publik, anggaran seharusnya menjadi instrumen koreksi ketimpangan sosial. Ketika wilayah yang paling tertinggal justru tidak diprioritaskan, maka pemerintah sedang memperlihatkan bahwa distribusi pembangunan tidak berjalan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kedekatan pusat kekuasaan dan kepentingan politik.
Siapa yang Paling Dirugikan?
Yang paling dirugikan adalah masyarakat pesisir dan pedesaan di wilayah Timur NTB, khususnya para petani, nelayan, buruh angkut, dan masyarakat kecil yang kehidupannya sangat bergantung pada akses jalan. Mereka bukan hanya menghadapi risiko kecelakaan setiap hari, tetapi juga mengalami keterlambatan distribusi hasil tani yang berdampak langsung terhadap harga jual komoditas mereka.
Di sisi lain, pemerintah provinsi sebagai pemegang otoritas anggaran justru terlihat lebih aktif membangun citra pembangunan dibanding menyelesaikan akar ketimpangan struktural. Akibatnya, publik mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintahan Lalu Muhamad Iqbal: apakah benar pembangunan dilakukan untuk seluruh NTB, atau hanya berputar pada kawasan yang memiliki nilai politik dan ekonomi lebih strategis.
Di Mana Ketimpangan itu Paling Terlihat?
Ketimpangan paling nyata terlihat di kawasan Timur NTB seperti Bima, Dompu, dan wilayah pesisir Soromandi. Selama bertahun-tahun, kawasan ini identik dengan kerusakan jalan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta minimnya investasi pembangunan dibanding wilayah lain di Pulau Lombok.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa pembangunan di NTB masih bergerak dalam pola sentralistik lama: pusat pertumbuhan dipusatkan di kawasan tertentu, sementara daerah pinggiran hanya menjadi pelengkap administratif. Lombok tetap menjadi episentrum pembangunan, sedangkan wilayah Timur NTB terus berada di posisi subordinat dalam distribusi anggaran daerah.
Kapan Persoalan ini Menjadi Krisis?
Krisis ini sesungguhnya bukan baru terjadi hari ini. Ketimpangan pembangunan di NTB telah berlangsung lama dan diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Namun yang membuat situasi hari ini menjadi lebih problematik adalah karena pemerintah saat ini secara terbuka mengakui adanya “asimetrisme pembangunan”, tetapi pengakuan itu tidak diikuti langkah korektif yang nyata.
Artinya, publik tidak lagi sekadar menilai warisan masalah masa lalu, tetapi mulai menilai kegagalan pemerintah sekarang dalam membongkar struktur ketimpangan tersebut. Di sinilah kritik terhadap kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal menjadi relevan: pemerintah dianggap sadar atas ketimpangan, tetapi tidak cukup berani melakukan redistribusi pembangunan secara radikal.
Mengapa Ketimpangan ini Terus Dipertahankan?
Ada beberapa faktor yang membuat ketimpangan pembangunan terus bertahan.
Pertama, kuatnya orientasi pembangunan yang masih berpusat pada kawasan dengan akses politik dan ekonomi lebih dominan. Dalam praktik politik anggaran, daerah yang memiliki pengaruh elite lebih besar cenderung lebih mudah memperoleh prioritas pembangunan.
Kedua, pembangunan hari ini terlalu sering diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki nilai simbolik tinggi dan mudah dipromosikan secara visual. Infrastruktur yang memberi efek pencitraan lebih cepat sering diprioritaskan dibanding pembangunan dasar di wilayah pinggiran yang dampaknya tidak langsung terlihat secara politis.
Ketiga, pemerintah masih gagal menjadikan keadilan spasial sebagai prinsip utama kebijakan daerah. Padahal menurut teori pembangunan inklusif, negara seharusnya memindahkan lebih banyak sumber daya ke wilayah yang paling tertinggal agar kesenjangan dapat dipersempit.
Bagaimana Dampaknya bagi Masa Depan NTB?
Dampaknya sangat serius, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan politik.
Secara ekonomi, jalan rusak menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu, ongkos logistik meningkat, dan daya saing masyarakat desa semakin melemah. Secara sosial, masyarakat mulai mengalami alienasi terhadap pemerintah daerah karena merasa tidak diperlakukan setara sebagai warga NTB.
Lebih jauh lagi, ketimpangan yang terus dipelihara dapat melahirkan krisis legitimasi politik. Masyarakat akan memandang pemerintah hanya hadir dalam slogan, tetapi absen dalam realitas penderitaan mereka. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka rasa percaya publik terhadap negara akan terkikis perlahan.
Dalam konteks itu, kritik terhadap kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal bukanlah serangan personal, melainkan kritik terhadap paradigma pembangunan yang gagal memposisikan wilayah perifer sebagai prioritas utama. Sebab ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa megah narasi yang dibangun, tetapi seberapa jauh keberaniannya memindahkan keadilan ke tempat yang selama ini ditinggalkan.
Pada akhirnya, pertanyaan besar bagi pemerintahan hari ini sederhana namun menentukan: apakah NTB sedang dibangun sebagai rumah bersama yang inklusif, atau hanya dikelola agar ketimpangannya tetap stabil dan tidak meledak di permukaan? Karena sejarah menunjukkan, daerah yang terlalu lama dipinggirkan tidak hanya melahirkan keterbelakangan, tetapi juga kemarahan sosial yang suatu hari dapat berubah menjadi gelombang perlawanan politik. (*)
