Oleh: Agil Almunanawar – Ketua Umum HMI Komisariat M. Darwis Ummat.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengingatkan kita bahwa kebijakan energi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan persoalan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik. Ketika harga BBM meningkat, yang berubah bukan hanya angka di stasiun pengisian bahan bakar, melainkan juga cara masyarakat mengelola kehidupannya. Dalam konteks itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026 patut dipahami sebagai ujian terhadap kemampuan negara menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.
Selama ini, perdebatan mengenai BBM sering dipusatkan pada persoalan subsidi dan kesehatan fiskal negara. Pemerintah beralasan bahwa penyesuaian harga diperlukan untuk mengurangi beban anggaran akibat fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan ekonomi global. Argumentasi tersebut memang memiliki dasar rasional. Negara tidak mungkin terus-menerus menanggung beban subsidi yang semakin besar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan fiskal.
Namun, kebijakan publik tidak dapat diukur hanya melalui neraca anggaran. Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dampaknya terhadap kehidupan warga negara. Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah kenaikan BBM diperlukan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi daya beli masyarakat dan bagaimana negara mengantisipasi dampaknya.
Daya beli merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia. Berbeda dengan negara yang bertumpu pada ekspor atau industri berteknologi tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Ketika kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menurun, roda ekonomi secara perlahan ikut melambat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya hidup harus dipertimbangkan secara cermat.
Kenaikan BBM memiliki efek yang jauh lebih luas dibandingkan sektor energi itu sendiri. BBM merupakan komponen utama dalam aktivitas distribusi. Ketika biaya transportasi meningkat, biaya logistik ikut bertambah. Dampaknya kemudian menjalar pada harga berbagai kebutuhan pokok dan layanan masyarakat. Efek berantai inilah yang sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi tersebut bukan hanya masyarakat miskin, melainkan juga kelas menengah. Selama beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan yang terus meningkat, mulai dari biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga kebutuhan hidup lainnya. Kenaikan BBM menambah beban baru yang mengurangi ruang konsumsi mereka. Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin hanya terlihat sebagai penyesuaian pengeluaran rumah tangga. Namun, dalam jangka panjang, ia dapat menurunkan kualitas hidup sekaligus memperlemah kapasitas konsumsi nasional.
Ironisnya, kelompok kelas menengah sering luput dari perhatian kebijakan sosial. Mereka dianggap cukup mampu untuk bertahan, tetapi tidak cukup kuat untuk sepenuhnya kebal terhadap tekanan ekonomi. Padahal, kelompok inilah yang selama ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi domestik. Ketika kelas menengah mengalami penurunan daya beli, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh dunia usaha dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Persoalan yang lebih mendasar sesungguhnya terletak pada hubungan antara kebijakan ekonomi dan kepercayaan publik. Dalam pandangan filsuf Jerman, Jürgen Habermas, legitimasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas pemerintah dalam mengambil keputusan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan yang benar secara teknokratis belum tentu memperoleh penerimaan sosial apabila masyarakat tidak memahami dasar pertimbangannya.
Dalam konteks kenaikan BBM, transparansi menjadi aspek yang sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui mengapa kebijakan tersebut diambil, bagaimana penghematan anggaran akan digunakan, serta langkah apa yang disiapkan pemerintah untuk melindungi kelompok yang terdampak. Tanpa komunikasi yang memadai, kebijakan ekonomi berisiko melahirkan ketidakpercayaan yang justru menghambat efektivitasnya.
Karena itu, isu utama dalam kenaikan BBM bukanlah semata-mata kenaikan harga energi, melainkan bagaimana negara menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Negara memang membutuhkan anggaran yang sehat, tetapi kesehatan fiskal tidak boleh dicapai dengan mengorbankan ketahanan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga keduanya secara bersamaan.
Kenaikan BBM merupakan pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan dan efisiensi anggaran. Pembangunan juga menyangkut kemampuan negara memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebab, ketika daya beli masyarakat terus tergerus, yang melemah bukan hanya kemampuan ekonomi rumah tangga, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara. Di titik itulah kenaikan BBM berubah dari sekadar kebijakan energi menjadi persoalan demokrasi dan kesejahteraan. (*)
