Mataram (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat berkunjung untuk meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 10 Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan semua pihak agar tidak memanfaatkan program strategis ini untuk melakukan tindak korupsi atau penyelewengan.
“MBG kita teruskan. Tapi, kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” ujarnya.
Menyikapi potensi kebocoran anggaran tersebut, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan. Ia memerintahkan gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk memantau langsung implementasi program secara berkala.
Pengawasan Dapur Umum
Di sisi lain, Presiden meminta aparatur daerah memastikan kualitas dan penyaluran makanan berjalan tepat sasaran melalui inspeksi langsung. Pengawasan yang ketat pada tingkat paling bawah adalah kunci utama keberhasilan program MBG ini.
“Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa. Semua dapur MBG saudara periksa,” tegasnya.
Ia juga meminta para pejabat daerah segera menyusun laporan berkala mengenai hasil pengawasan operasional tersebut. Laporan penemuan di lapangan harus di diteruskan langsung pada jajaran yang mengurusi pemenuhan gizi agar segera melakukan evaluasi.
Laporan Langsung Lewat Media Sosial
Selain mengandalkan jalur formal, Prabowo juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengadukan indikasi kecurangan. Langkah ini bertujuan memotong rantai birokrasi yang kerap memperlambat penanganan masalah di daerah.
Ia menyatakan siap menerima aduan masyarakat secara langsung melalui platform digital yang populer saat ini. Pemerintah akan bergerak cepat merespons setiap masukan valid dari warga demi menjaga integritas program.
“Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” ujarnya.
Melalui pengawasan berlapis, pemerintah yakin program MBG bisa berjalan optimal dan bersih dari praktik penyelewengan anggaran. (*)
