Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur NTB, Soroti Ketimpangan Pendidikan dan 73 Ribu Anak Putus Sekolah

Mataram (NTBSatu) – Forum Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat (FPMR) NTB menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa, 5 Mei 2026.

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan di berbagai kampus di NTB. Internal maupun eksternal kampus. Seperti Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Mataram, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan BEM Universitas maupun Fakultas.

Massa aksi tiba di depan Kantor Gubernur NTB sekitar pukul 10.48 Wita. Secara bergiliran mereka menyampaikan orasinya di atas mobil komando.

Dalam penyampaiannya, massa aksi menyoroti tentang ketimpangan pendidikan saat ini. Di NTB angka putus sekolah terus meningkat. Namun di sisi lain, anggaran pada sektor pendidikan semakin menipis. Lebih banyak tersedot oleh program Makan Bergizi Gratis.

“Sekitar 73 ribu anak di NTB putus sekolah,” kata Koordinator Lapangan, Irawan.

Massa aksi juga menagih kepastian kerja dan pendidikan gratis tanpa syarat, ilmiah, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, mereka juga menyoroti ketimpangan upah bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Misalnya, guru.

Mereka menilai, rendahnya kualitas tenaga pengajar saat ini salah satunya dipengaruhi tingkat kesejahteraan guru dan dosen. Akibatnya, berpengaruh juga pada kualitas pendidikan yang ada saat ini.

“Hampir rata-rata guru dan dosen tidak tetap, menganggap pekerjaan mengajar sebagai pekerjaan sampingan. Padahal jumlah guru honorer mendominasi di perguruan tinggi dan setiap jenjang pendidikan dasar maupun menengah,” jelasnya.

Di samping itu, persoalan upah minimum bagi kaum buruh tak luput menjadi sorotan. Termasuk, banyak pekerja-pekerja buruh di-PHK secara sepihak.

Pantau di lokasi, aksi berlangsung damai. Tidak ada kericuhan dan bentrokan berlebihan yang terjadi. Massa aksi kompak menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi mereka secara elegan melalui orasi. Hingga sekitar pukul 13.00 Wita, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menemui massa aksi.

Tanggapan Pemprov NTB

Perwakilan Pemprov NTB yang menemui massa aksi, di antaranya Asisten I Setda NTB, Fathul Gani dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi.

Pemprov NTB menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pendidikan gratis bagi seluruh jenjang. Mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu.

Syamsul Hadi menyampaikan, program pendidikan gratis tersebut dirancang agar tidak ada lagi anak yang terhambat mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi.

“Pendidikan gratis ini berlaku dari TK, SD, SMP hingga SMA. Program ini memang selalu berpihak kepada rakyat miskin dan sekolah-sekolah yang membutuhkan,” ujarnya.

Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada sekolah-sekolah berdasarkan tingkat kerusakan fasilitas.

“Skema ini kita harapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan,” katanya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan mencatat adanya penurunan angka anak putus sekolah. Jika sebelumnya jumlahnya mencapai sekitar 76 ribu anak, kini angka tersebut menurun menjadi 70 ribu.

Penurunan ini tidak lepas dari upaya aktif pihak sekolah dalam menarik kembali anak-anak yang sempat putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan.

“Kami terus mendorong sekolah agar proaktif membawa kembali anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih diperlukan kerja keras untuk menekan angka putus sekolah lebih jauh. Sekaligus memastikan, seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan merata.

Daftar Tuntutan Massa Aksi

1. Hapus seluruh pungutan dan beban biaya di setiap jenjang sekolah swasta atas nama sumbangan sukarela;
2. Hapus sistem zonasi dan hapus biaya seragam, buku tulis dan biaya tour;
3. Hentikan program MBG dan bubarkan BGN dan SPPG;
4. Tingkatkan alokasi anggaran untuk operasional pendidikan tinggi, dana riset dan peruntukan sesuai kebutuhan pembangunan masyarakat;
5. Hentikan pengalihan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk pembelian alutsista, pembangunan, dan pendidikan militer serta polri.
6. Berikan bantuan subsidi SPP bagi seluruh mahasiswa Indonesia
7. Wujudkan pemerataan kualitas pendidikan (hapus sekolah unggulan, sekolah terpadu, dan sekolah eksklusif/inklusif);
8. Libatkan mahasiswa dan rakyat dalam pengambilan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan;
9. Tingkat gaji dan tunjangan guru-dosen dan nakes secara merata;
10. Berikan kemudahan akses modal perbankan dan hapus bunga pinjaman dan kredit;
11. Evaluasi kebijakan upah minimum NTB dan gaji guru PPPK Paruh Waktu sesuai upah minimum yang berlaku;
12. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing, bentuk satgas perlindungan hak-hak pekerja di NTB 13. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR-DPRD dan direksi BUMN-BUMD standar upah minimum yang berlaku;
13. Sita aset-aset koruptor untuk subsidi pendidikan dan kesehatan;
14. Tingkatkan kualitas layanan Kesehatan secara merata;
15. Berikan kemudahan akses bantuan dan pemulihan ekonomi bagi korban bencana alam dan rakyat yang tertimpa musibah penyakit berkepanjangan. (*)