Lombok TimurPemerintahan

RAPBD Lombok Timur 2027 Capai Rp3,17 Triliun

Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp3,17 triliun. Dari total belanja tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp1,31 triliun untuk belanja pegawai.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran pada 2027. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat.

“Belum kita pastikan, kita mau lihat angka-angkanya dulu nanti seperti apa,” kata Haerul, Selasa, 17 November 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan program yang lebih prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain memenuhi kebutuhan belanja pegawai, Pemkab Lombok Timur tetap mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan.

“Yang jelas dari pendapatan ini, di samping kita juga sedikit membangun infrastruktur jalan,” ujarnya.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah mencapai Rp3,17 triliun. Angka itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,05 miliar, pendapatan transfer Rp2,54 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp31,94 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,17 triliun. Alokasinya meliputi belanja operasi Rp2,48 triliun, belanja modal Rp407,6 miliar, belanja tak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer Rp271,93 miliar.

Dari total belanja operasi, pemerintah mengalokasikan Rp1,31 triliun untuk belanja pegawai. Anggaran tersebut mencakup gaji dan tunjangan 11.990 ASN sebesar Rp889,27 miliar, tambahan penghasilan pegawai Rp390,12 miliar, serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan DPRD sebesar Rp32,83 miliar.

Di sisi lain, belanja modal mencapai Rp407,6 miliar. Pemerintah mengalokasikan Rp169,56 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Kemudian Rp123,60 miliar untuk gedung dan bangunan serta Rp93,39 miliar untuk peralatan dan mesin.

Optimalkan Anggaran Infrastruktur

Haerul mengatakan, pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna. Ia mengaku telah meminta perkembangan persiapan pembangunan kepada pihak terkait.

“Kita akan selesaikan gedung serbaguna ini. Tadi sudah saya pertanyakan juga bagaimana dewan masjid,” katanya.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.

Program tahun jamak sebelumnya mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2025 dengan nilai anggaran Rp280 miliar. Melalui program tersebut, pemerintah telah menyelesaikan penanganan sekitar 53 ruas jalan dengan total panjang 77,25 kilometer. Pekerjaan itu mencakup pembangunan jalan hotmix dan lapen.

Sementara pembangunan gedung serbaguna masih memasuki tahapan persiapan lelang fisik. Pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut selesai sebelum akhir 2027.

Pemkab Lombok Timur juga mencatat sisa anggaran dari pelaksanaan program tahun jamak. Rinciannya, Rp16,1 miliar dari sisa penyerapan uang muka pekerjaan dan Rp21,2 miliar dari sisa kontrak.

Haerul menjelaskan, pemerintah ingin memanfaatkan sisa anggaran tersebut untuk menambah volume pekerjaan dan memperluas penanganan ruas jalan kabupaten maupun jalan poros utama.

“”Anggaran ini bisa kita maksimalkan untuk menambah volume pekerjaan dan jumlah ruas jalan yang ditangani,” jelasnya. khususnya pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah perlu mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2025 sebagai dasar hukum untuk mengoptimalkan sisa anggaran tersebut.

“Bagaimanapun kita harus cepat kalau pembangunan ini dimulai. Anggaran dari APBD yang kita gunakan hanya Rp30 miliar, sedangkan Rp20 miliar berasal dari masyarakat, teman-teman ASN dan sebagainya. Ini perlu pengondisian awal,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait