Cegah Aset Dikuasai Kembali, Satpol PP Lobar Siapkan Penjagaan Permanen
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menyiapkan pola pengamanan baru untuk mencegah pihak lain kembali menguasai aset daerah.
Melalui Satpol PP, pemerintah akan mengawasi empat lokasi aset yang sebelumnya sempat pihak lain kuasai. Pengawasan ini menyusul pengalaman pengosongan lahan yang tidak selalu menjamin aset terbebas dari penguasaan kembali.
Kepala Satpol PP Lobar, I Ketut Rauh mengatakan, pihaknya menyiapkan tim khusus untuk mengawasi lokasi tersebut. Tim itu melibatkan personel Satpol PP dan unsur terkait sesuai kebutuhan lapangan.
Namun, penjagaan belum berjalan karena salah satu lokasi masih menunggu masa panen padi. Rauh memperkirakan pengawasan mulai mereka lakukan setelah pihak yang mengelola lahan menyelesaikan panennya.
“Sekarang belum, karena dia masih belum panen. Kita menunggu dulu panen,” ujarnya, Selasa, 17 November 2026.
Ia menjelaskan, jumlah personel tidak akan sama pada setiap lokasi. Satpol PP akan menyesuaikan kekuatan pengawasan dengan potensi gangguan dan tingkat kerawanan.
Lokasi dengan potensi gangguan rendah cukup mendapat pemantauan. Sebaliknya, petugas akan memprioritaskan lokasi yang memiliki potensi penguasaan kembali lebih tinggi.
“Kalau di Golong, potensi ancamannya tidak begitu tinggi. Di sana paling kita hanya monitoring,” jelasnya.
Pola pengamanan tersebut juga tidak berarti petugas harus berjaga selama 24 jam secara terus-menerus. Satpol PP akan mengatur teknis pengawasan berdasarkan kondisi masing-masing lokasi.
“Intinya, petugas memastikan pihak yang mengelola sebelumnya tidak kembali mengelola aset itu,” tegasnya.
Ia menyebut, pengawasan akan berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan aset daerah benar-benar berada dalam penguasaan dan bisa dimanfaatkan sesuai kepentingan daerah.
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
Sebelumnya, Pemkab Lobar mengamankan lima bidang aset yang tersebar di Kuranji Dalang, Krama Jaya, Golong, dan Buwun Sejati.
Kelima bidang tersebut memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah. Namun, sejumlah pihak sebelumnya tetap menguasai lahan dengan berbagai dasar klaim.
Di Buwun Sejati, misalnya, pihak lain kembali memasuki lahan setelah pemerintah melakukan pengosongan dan memasang plang. Pengalaman tersebut mendorong pemerintah mengubah strategi pengamanan.
Persoalannya, pengamanan fisik saja belum cukup menjawab bagaimana pemerintah akan mengoptimalkan aset tersebut. DPRD sebelumnya juga meminta pemerintah memastikan aset daerah memberikan manfaat ekonomi maupun sosial.
Ketua Komisi I DPRD Lobar, Ahyar Rosidi, mendorong pemerintah menginventarisasi aset yang belum produktif. Ia menilai pengelolaan aset berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, keberhasilan pengamanan aset tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah mencegah pihak lain masuk kembali. Pemkab juga perlu memastikan lahan tersebut memiliki peruntukan dan pemanfaatan yang jelas. (*)




