Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mencatat hampir 22.000 warga NTB bekerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, banyak dari mereka merupakan Generasi Z, yang lahir mulai tahun 1997-2012.
Malaysia masih menempati posisi pertama negara tujuan PMI, mendahului sejumlah negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan mengatakan, keterbatasan lapangan pekerjaan di NTB tidak semata mata menyebabkan besarnya jumlah warga yang bekerja ke luar negeri tersebut.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menjadi penyebab utama.
“Peluang lapangan pekerjaan di NTB selalu tidak terbatas. Cuma seperti hasil workshop saya tadi itu, kayaknya kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya, Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurutnya, melimpahnya jumlah lulusan dari bidang tertentu berbanding terbalik dengan dunia usaha yang justru membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian berbeda. Kondisi tersebut membuat lapangan kerja yang tersedia tidak selalu dapat langsung menyerap lulusan.
Karena itu, peningkatan kompetensi atau upskilling menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pihaknya menilai langkah ini penting agar lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
“Misalnya melimpah lulusan tamatan A, padahal dunia kerja membutuhkan B. Itu sebabnya perlu ada pelatihan persiapan melalui sertifikasi. Saya sedang melakukan latihan sertifikasi P2 sekarang,” katanya.
Selain persoalan kompetensi, karakteristik generasi muda dalam memilih pekerjaan juga menjadi perhatian.
Kompetensi Tidak Sesuai dengan Pekerjaan Diinginkan
Ia menilai Generasi Z memiliki kecenderungan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang akan mereka ambil. Namun, kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan menerima peluang kerja yang tersedia masih minim.
“Tapi yang perlu kita bangun ini kesadaran intervenernya. Jangan milih-milih, kalau kompeten di situ ya kerja aja. Karena targetnya cari risiko nih, cari kehidupan,” lanjutnya.
Selain itu, jurusan pariwisata, pertambangan, dan sektor lainnya banyak mendominasi kebutuhan pasar kerja di NTB. Namun, pendidikan kompetensi di jurusan tersebut, khususnya di sektor pertambangan sangat minim.
Ia membeberkan, hanya ada satu perguruan tinggi yang menyediakan jurusan pertambangan di NTB. Karena hal itu, Aidy mencoba membuka komunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi dan dosen.
“Komunikasi ada, tetapi koneksi program belum. Kita dengan rektor, dengan para dosen. Saya sering diskusi, misalnya ada output 500, lowongannya ada 200 nih. Sementara di lowongan kerja yang lain butuh 500, yang tamat 40,” bebernya.
Lebih lanjut ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan pada program studi tertentu dan kebutuhan tenaga kerja pada bidang lain. Di sisi lain, perguruan tinggi juga menghadapi berbagai persoalan internal. Termasuk ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan.
Atas hal itu, pihaknya menilai lembaga pendidikan perlu melakukan penyesuaian kurikulum dan diversifikasi program pendidikan. Tujuannya, agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan pasar kerja.
“Diversifikasi kurikulum perguruan tinggi maupun SMK itu wajib. Nggak bisa lagi, mau berlama deh. Ayo sadar sendiri sekarang ini kan,” sambungnya.
Menurutnya, gelar akademik saja tidak cukup untuk menjamin seseorang dapat bersaing di dunia kerja. Kompetensi nyata menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
Soroti Banyaknya Lulusan Pendidikan
Ia juga menyoroti persoalan surplus lulusan pada program studi tertentu, termasuk bidang pendidikan. Pihaknya melihat penyesuaian jumlah mahasiswa pada program studi yang lulusannya berlebih tidak selalu mudah karena berkaitan dengan keberlangsungan tenaga pengajar dan operasional perguruan tinggi.
Di samping itu, Ia menekankan pentingnya hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Lembaga pendidikan seharusnya menjadikan kebutuhan industri sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan program studi, jurusan, serta kompetensi yang mereka kembangkan.
Artinya, lulusan pendidikan perlu memiliki keahlian yang pasar butuhkan, bukan hanya mengandalkan bidang studi yang telah mereka tempuh.
“Makanya pihak terkait harus menggandeng betul-betul lembaga pendidikan dengan dunia kerja, harus menempelinya supaya dia tahu kebutuhan kerja sesuai dengan jurusan,” kata dia.
Hambatan Penyertaan Lulusan
Kondisi senada terjadi di tingkat sekolah menengah kejuruan. Di salah satu SMKN Lombok Barat, sekolah terus berusaha menyalurkan lulusan ke berbagai perusahaan, balai pelatihan, hingga kepolisian.
Waka Kesiswaan di salah satu SMK Lombok Barat, Syamsudin, mengungkapkan pihak sekolah rutin melacak alumni melalui Bursa Kerja Khusus (BKK). Namun, alumni kerap enggan merinci detail pekerjaan maupun penghasilan mereka.
“Dunia kerja menyerap sebagian besar lulusan SMK, meskipun bidang pekerjaannya tidak selalu linear dengan jurusan asal. Yang terpenting mereka memiliki penghasilan,” ungkap Syamsudin.
Syamsudin membeberkan perbedaan orientasi jurusan dan standar seleksi perusahaan yang ketat menjadi tantangan utama penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi keluarga turut memengaruhi motivasi siswa.
Ia mengatakan, banyak orang tua siswa berasal dari keluarga kurang mampu atau bekerja sebagai buruh tani, nelayan, dan buruh batu. Pihak sekolah harus bekerja ekstra keras mendongkrak wawasan karir dan mentalitas para siswa.
“Perusahaan kini menerapkan standar seleksi ketat. Mereka murni mencari lulusan yang benar-benar memiliki keterampilan spesifik,” tambahnya.
Peran Penting Pemerintah
Sementara itu, salah satu pengajar di Lombok Barat, M. Azril Azis, menyayangkan pemerintah yang belum maksimal menyediakan ruang kerja bagi lulusan siap pakai di NTB.
Ia menilai sekolah sudah bersusah payah membekali fasilitas dan keahlian, namun penyerapan lapangan kerja masih tersendat di lingkup NTB sendiri.
“Pemerintah harus mengambil peran lebih besar dalam situasi ini. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang mampu mendukung generasi muda untuk terus tumbuh dan berkembang,” kata dia.
Menurutnya, fenomena ini memang sudah lama terjadi karena banyaknya populasi manusia dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Jurusan yang dipilih pada waktu sekolah tidak menjamin mereka akan mendapatkan pekerjaan seperti keahlian yang pernah mereka pelajari. Ini menjadi sebuah tantangan baik bagi pemerintah, guru, maupun siswa.
“Bahkan yang saya lihat sekarang bahwa syarat untuk menjadi CS harus berijazah S1. Menurut saya hal seperti ini sangat buruk karena dengan ini kita bisa melihat kualitas dari hasil pendidikan kita, seharusnya pemerintah harus bisa mensetarakan ijazah dengan pekerjaan yang memadai,” pungkas Azril. (*)
