Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapat dana insentif apresiasi kinerja sebesar Rp10,5 miliar dari pemerintah pusat.
Pemkot Mataram sudah memplot Rp6 miliar untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Anggaran itu menyasar 300 rumah.
Tambahan ratusan RTLH tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kuota baru itu membuat total RTLH yang masuk program perbaikan sepanjang 2026 mencapai 1.144 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Nazaruddin Fikri mengatakan, sebelumnya pemerintah mendapat kuota perbaikan 844 RTLH.
“Dari 844 unit itu, sekitar 600 unit sudah selesai pengerjaannya. Sisanya, akan tuntas akhir tahun 2026,” kata Nazaruddin, Senin, 28 September 2026.
Saat ini, pihaknya tengah memverifikasi calon penerima bantuan. Petugas mengecek kelengkapan Kartu Keluarga (KK), kepemilikan lahan, serta kondisi rumah dan lokasinya.
Nazaruddin mengatakan, akses menuju rumah menjadi salah satu perhatian utama. Banyak RTLH berada pada kawasan permukiman padat dengan jalan sempit.
Kondisi tersebut membuat pengiriman material membutuhkan tenaga ekstra. Cuaca menjelang akhir tahun juga menjadi tantangan.
“Rata-rata akses jalan ke lokasi RTLH sempit, sehingga membutuhkan tenaga ekstra saat distribusi material. Tapi Alhamdulillah, sejauh ini masih bisa teratasi,” ujarnya.
Soal nilai bantuan, Nazaruddin mengatakan pemerintah belum menetapkan angka secara pasti. Namun, program sebelumnya memberi bantuan minimal Rp20 juta untuk setiap rumah.
Data Disperkim mencatat sekitar 13.000 RTLH masih terdapat di Kota Mataram. Jumlah tersebut termasuk rumah yang membutuhkan penguatan struktur pascagempa 2018.
Kecamatan Ampenan menjadi salah satu kawasan dengan jumlah RTLH cukup banyak karena kepadatan permukiman.
“Karena itu, pemerintah kota secara bertahap terus melakukan penanganan setiap tahunnya dan sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Mataram mewujudkan kota yang berketahanan terhadap bencana,” katanya.
Pemkot Atur Sisa Rp4,5 Miliar
Setelah Rp6 miliar masuk untuk program 300 RTLH, Pemkot Mataram masih memiliki Rp4,5 miliar. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, pemerintah masih bisa mengatur sisa anggaran tersebut sesuai kebutuhan prioritas.
Beberapa sektor menjadi perhatian. Mulai dari kesehatan, kebersihan, pendidikan, hingga pengelolaan sampah.
Untuk sektor sampah, Mohan ingin Tempah Dedoro memiliki fungsi lebih luas. Lokasi tersebut tidak sekadar menjadi tempat penampungan sampah, tetapi juga pusat pengolahan kompos.
“Tempat Dedoro itu jangan sampai menjadi seperti tong sampah, gitu ya. Jadi fungsinya supaya di situ ada composting. Kemudian hasil kompos itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk,” ujar Mohan.
Mohan juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan hotline khusus. Pemkot akan menambah satu kendaraan operasional untuk mendukung layanan tersebut.
“Maka kemarin saya bilang supaya ada hotline khusus untuk pelayanan Tempat Dedoro. Saya minta ada satu unit mobil operasional yang bisa mengangkut sekaligus menyediakan alat-alat dan bahan-bahan untuk penghancurnya,” jelasnya.
Kompos Dorong Budidaya Cabai
Mohan ingin hasil composting kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satunya untuk mendukung perluasan budidaya cabai melalui program Lahan Tanpa Hambatan (LTH).
“Supaya hasil composting itu bisa kita manfaatkan untuk perluasan lahan budidaya cabai yang sekarang sedang kita galakkan. Kan ini sudah mau kita perbesar lagi di RTH. Jadi ada hubungannya antara Tempat Dedoro, pupuk yang dihasilkan, lalu dimanfaatkan untuk itu,” kata Mohan.
Pemkot juga meminta tambahan satu unit truk untuk mendukung mobilitas Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kemudian yang kedua, saya minta penambahan satu unit kendaraan truk untuk PU. Karena truk PU sudah cukup tua, sementara mobilitasnya juga tinggi,” ungkapnya.
Kesehatan dan Pendidikan
Sektor kesehatan juga masuk dalam rencana penggunaan Rp4,5 miliar. Pemkot ingin memperbarui sejumlah peralatan pelayanan posyandu. Salah satunya mengganti timbangan bayi analog dengan perangkat digital.
Sementara sektor pendidikan dapat menyasar kebutuhan sarana sekolah. Pemkot memberi perhatian pada fasilitas toilet dan perpustakaan.
“Nanti untuk besarannya, berapa anggarnya per sektor kita akan olah lagi. Yang jelas itu untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
