WALHI NTB Soroti Hambatan Transisi Energi, Desak Pemerintah Hentikan Pembangunan PLTU Baru

Mataram (NTBSatu) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI NTB) menilai kebijakan transisi energi daerah berjalan tidak maksimal. Regulasi turunan belum sepenuhnya berpihak pada energi bersih yang berkeadilan.
Pernyataan itu muncul dalam diskusi publik bertajuk “Arah Kebijakan dan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Nusa Tenggara”. Acara ini mempertemukan perwakilan WALHI NTB, WALHI NTT, NGO, mahasiswa, akademisi, serta pegiat pecinta alam.
Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, menyoroti hambatan implementasi di lapangan. Kendala ini terjadi di tengah komitmen nasional RUEN 2050 serta Pergub NTB Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Emisi Nol Bersih.
Amri menilai, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mencederai semangat transisi energi. Dokumen itu masih memuat agenda pembangunan.
“Seharusnya kita tidak lagi melakukan hal itu karena kita sudah masuk dalam proses transisi energi, Namun, faktanya agenda pembangunan PLTU baru masih ada.” Ujarnya, Selasa 17 November 2026.
Desakan Penghentian PLTU Baru
WALHI NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar menghentikan agenda pembangunan PLTU batu bara. Mereka menekankan pentingnya peta jalan transisi energi yang berkeadilan distributif, rekognitif, dan prosedural.
Amri meminta proses konkret untuk menghentikan operasional energi kotor secara bertahap. Langkah ini harus dibarengi peningkatan bauran energi bersih.
Ia menyatakan, Pemprov NTB dan PLN memang mulai mengkaji konversi pembangkit fosil skala kecil ke PLTS sejak September 2026. Namun, pembangkit besar seperti PLTU Jeranjang belum masuk dalam skema tersebut.
Ia menegaskan, keberadaan PLTU menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi warga. Amri mengambil contoh wilayah sekitar PLTU Jeranjang. Kawasan itu dulunya sentra pertanian “bawang-bongor” yang menopang ekonomi warga.
“Hari ini, produktivitas pertanian itu sudah tidak ada lagi,” ungkap Amri.
Langkah Dialog Integratif
Amri memilih menempuh jalur persuasif melalui diskusi bersama Dinas ESDM NTB, PLN, serta instansi terkait.
Kata Amri, konsorsium WALHI NTB dan WALHI NTT menyusun usulan jalur penghentian operasional PLTU prioritas. Mereka mempertimbangkan bukti sosial ekologis, kebutuhan pekerja, pemulihan lingkungan, serta energi pengganti.
Amri menegaskan, langkah ini bukan bentuk tekanan politik. WALHI ingin merumuskan strategi daerah agar transisi energi terwujud secara adil.
Selain itu, WALHI juga mengawal pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas di NTT. Harapannya, generasi mendatang tidak menanggung beban kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang sama. (*)



